Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
TAPSEL – Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tanggap Darurat Bencana berupa beras di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga tidak sampai ke tangan seluruh masyarakat terdampak.
Dugaan ini muncul setelah Sekretaris DPD Lira Tabagsel, Marahalim Harahap, menerima laporan langsung dari warga Dusun Huta Lambung, Desa Parsalakan, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga:"Berdasarkan investigasi kami, banyak warga yang tidak menerima bantuan CPP berupa beras, padahal peraturan mengatur bahwa seluruh masyarakat terdampak harus mendapatkan bantuan tanpa terkecuali," jelas Marahalim Harahap.
Salah satu warga, Sarion Harahap, menyebut bahwa bantuan di dusunnya tidak dibagikan merata.
"Di tempat lain, bantuan pasca-bencana dibagikan menyeluruh, tapi di Huta Lambung tidak semua mendapat bantuan," ujar Sarion.
Marahalim menyatakan bahwa upaya klarifikasi kepada Camat Angkola Barat, Muhammad Thohir Parlindungan, S.Sos, tidak memuaskan.
"Camat seolah buang badan dan tidak menghargai upaya Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang berupaya memulihkan Tapsel pasca banjir. Dugaan penggelapan bantuan sangat kuat," tegas Marahalim.
Kritik juga datang dari Anggota DPRD Tapsel Fraksi Gerindra, Eddi Arryanto Hasibuan SH.
"Jika benar ada oknum yang menggelapkan bantuan korban bencana, orang seperti itu sudah menantang hukum dan kemanusiaan. Satu kata: tangkap dan penjarakan," kata Eddi dengan nada tegas.
Aktivis pemerhati kebijakan publik, Yahya Harahap, menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak cepat.
"Jika Bupati Tapsel tidak menindak tegas oknum camat yang diduga menggelapkan CPP, kami siap bersinergi dengan DPD Lira Tabagsel membuat laporan ke Polres Tapsel dan mendukung unjuk rasa berkepanjangan hingga oknum tersebut diproses hukum," pungkas Yahya.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN