BI Rate Naik Lagi! Ini Alasan Bank Indonesia Kerek Bunga ke 5,75 Persen
JAKARTA Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Keputusan t
EKONOMI
TAPSEL – Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tanggap Darurat Bencana berupa beras di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga tidak sampai ke tangan seluruh masyarakat terdampak.
Dugaan ini muncul setelah Sekretaris DPD Lira Tabagsel, Marahalim Harahap, menerima laporan langsung dari warga Dusun Huta Lambung, Desa Parsalakan, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga:"Berdasarkan investigasi kami, banyak warga yang tidak menerima bantuan CPP berupa beras, padahal peraturan mengatur bahwa seluruh masyarakat terdampak harus mendapatkan bantuan tanpa terkecuali," jelas Marahalim Harahap.
Salah satu warga, Sarion Harahap, menyebut bahwa bantuan di dusunnya tidak dibagikan merata.
"Di tempat lain, bantuan pasca-bencana dibagikan menyeluruh, tapi di Huta Lambung tidak semua mendapat bantuan," ujar Sarion.
Marahalim menyatakan bahwa upaya klarifikasi kepada Camat Angkola Barat, Muhammad Thohir Parlindungan, S.Sos, tidak memuaskan.
"Camat seolah buang badan dan tidak menghargai upaya Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang berupaya memulihkan Tapsel pasca banjir. Dugaan penggelapan bantuan sangat kuat," tegas Marahalim.
Kritik juga datang dari Anggota DPRD Tapsel Fraksi Gerindra, Eddi Arryanto Hasibuan SH.
"Jika benar ada oknum yang menggelapkan bantuan korban bencana, orang seperti itu sudah menantang hukum dan kemanusiaan. Satu kata: tangkap dan penjarakan," kata Eddi dengan nada tegas.
Aktivis pemerhati kebijakan publik, Yahya Harahap, menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak cepat.
"Jika Bupati Tapsel tidak menindak tegas oknum camat yang diduga menggelapkan CPP, kami siap bersinergi dengan DPD Lira Tabagsel membuat laporan ke Polres Tapsel dan mendukung unjuk rasa berkepanjangan hingga oknum tersebut diproses hukum," pungkas Yahya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut distribusi bantuan bencana yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk masyarakat terdampak.*
(ad)
Baca Juga:
JAKARTA Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Keputusan t
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP ber
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (B
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumut) kembali mencatatkan ekspor komoditas pertanian ke
PERTANIAN AGRIBISNIS
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangsung p
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik industri rumahan (home industry) vape mengandung narkotika atau yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL