BREAKING NEWS
Sabtu, 08 Agustus 2026

MBG Masih Gunakan Anggaran Pendidikan, DPR: Kesejahteraan Guru dan Beasiswa Tak Boleh Terganggu

Abyadi Siregar - Kamis, 18 Juni 2026 14:42 WIB
MBG Masih Gunakan Anggaran Pendidikan, DPR: Kesejahteraan Guru dan Beasiswa Tak Boleh Terganggu
Makanan program MBG. (foto: Setpres/yt)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu kebutuhan utama sektor pendidikan, termasuk kesejahteraan guru dan program beasiswa.

Pernyataan tersebut disampaikan Lalu menyusul penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut anggaran Program MBG tahun 2027 masih bersumber dari pos pendidikan dan kesehatan.

"Kebutuhan dasar pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Kesejahteraan guru, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta berbagai program beasiswa unggulan pemerintah tidak boleh terganggu karena adanya alokasi anggaran untuk MBG," kata Lalu di Gedung DPR RI, Kamis, 18 Juni 2026.

Baca Juga:

Menurut politikus PKB itu, Komisi X DPR memahami pentingnya Program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Namun, pelaksanaannya harus disertai tata kelola yang baik agar tidak mengorbankan sektor pendidikan yang juga menjadi kebutuhan strategis nasional.

Lalu mengakui hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti besaran anggaran pendidikan tahun 2027 yang akan dialokasikan untuk program tersebut.

Sebab, pembahasan anggaran masih berlangsung di tingkat pemerintah dan DPR.

Meski demikian, Komisi X berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar tidak mengurangi alokasi berbagai program pendidikan yang telah berjalan.

"Kami akan mengawal penggunaan anggaran itu. Karena sumber dananya berasal dari anggaran pendidikan, maka sudah menjadi kewajiban Komisi X untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," ujarnya.

Selain soal anggaran, Lalu juga menyoroti pentingnya pemerataan pelaksanaan Program MBG.

Ia meminta pemerintah memberikan prioritas kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini masih belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut.

Menurut dia, masyarakat di wilayah 3T justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan dukungan pemenuhan gizi dari pemerintah.

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
PKB Minta PDIP Tak Abu-Abu, Deddy Sitorus Beri Jawaban Menohok
Pemprov Sumut Minta Daerah Percepat Tender BKP 2026, Peluang Dapat Dana Tahap II Lebih Besar
Larangan Demo di Bundaran HI, Pigai: Pemerintah Bisa Mengatur, Bukan Pelanggaran HAM
Ketua DPP NasDem Usul Motor Listrik Program MBG Dijual
Pemerintah Siapkan Rp635,9 Triliun untuk 8 Program Prioritas Nasional 2027, Pendidikan Dapat Jatah Terbesar
Driver Ojol Medan Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Presiden Soal Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru
Menyelamatkan Fiskal Daerah

Menyelamatkan Fiskal Daerah

Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m

OPINI