Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2026, Rizky Ridho: Kami Kecewa, Suporter Lebih Kecewa
JAKARTA Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter setelah skuad Garuda gagal melaju ke sem
OLAHRAGA
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu kebutuhan utama sektor pendidikan, termasuk kesejahteraan guru dan program beasiswa.
Pernyataan tersebut disampaikan Lalu menyusul penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut anggaran Program MBG tahun 2027 masih bersumber dari pos pendidikan dan kesehatan.
"Kebutuhan dasar pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Kesejahteraan guru, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta berbagai program beasiswa unggulan pemerintah tidak boleh terganggu karena adanya alokasi anggaran untuk MBG," kata Lalu di Gedung DPR RI, Kamis, 18 Juni 2026.Baca Juga:
Menurut politikus PKB itu, Komisi X DPR memahami pentingnya Program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun, pelaksanaannya harus disertai tata kelola yang baik agar tidak mengorbankan sektor pendidikan yang juga menjadi kebutuhan strategis nasional.
Lalu mengakui hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti besaran anggaran pendidikan tahun 2027 yang akan dialokasikan untuk program tersebut.
Sebab, pembahasan anggaran masih berlangsung di tingkat pemerintah dan DPR.
Meski demikian, Komisi X berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar tidak mengurangi alokasi berbagai program pendidikan yang telah berjalan.
"Kami akan mengawal penggunaan anggaran itu. Karena sumber dananya berasal dari anggaran pendidikan, maka sudah menjadi kewajiban Komisi X untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," ujarnya.
Selain soal anggaran, Lalu juga menyoroti pentingnya pemerataan pelaksanaan Program MBG.
Ia meminta pemerintah memberikan prioritas kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini masih belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut.
Menurut dia, masyarakat di wilayah 3T justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan dukungan pemenuhan gizi dari pemerintah.
"Daerah 3T harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai ada ketimpangan dalam pelaksanaan program yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia," katanya.
Lalu juga menyambut baik rencana pemerintah melakukan efisiensi dan pembenahan tata kelola Program MBG.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki berbagai persoalan yang sempat muncul selama pelaksanaan program.
Ia menegaskan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa harus menjadi perhatian utama pemerintah.
"Tidak boleh ada lagi makanan basi atau makanan yang tidak layak konsumsi. Program ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa secara aman dan berkualitas," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis tahun 2027 masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI yang membahas pagu indikatif BGN Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN memperoleh pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat pada tahun 2027.
Namun demikian, Agustina menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi keputusan final.
Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat dan kebutuhan anggaran sebelum pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Evaluasi tersebut juga mencakup penajaman sasaran penerima manfaat serta pembenahan tata kelola program, termasuk sistem operasional dapur penyedia makanan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.*
(km/ad)
JAKARTA Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter setelah skuad Garuda gagal melaju ke sem
OLAHRAGA
JAKARTA Kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat
PERISTIWA
GAYO LUES Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menemukan adanya aksi pencurian dan perusakan peralatan pemantau gempa bu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap personel kepolisian akan dilakukan sec
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara dugaan ko
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, membantah tuduhan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbaga
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesej
NASIONAL