RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
TAPSEL – Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tanggap Darurat Bencana berupa beras di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga tidak sampai ke tangan seluruh masyarakat terdampak.
Dugaan ini muncul setelah Sekretaris DPD Lira Tabagsel, Marahalim Harahap, menerima laporan langsung dari warga Dusun Huta Lambung, Desa Parsalakan, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga:"Berdasarkan investigasi kami, banyak warga yang tidak menerima bantuan CPP berupa beras, padahal peraturan mengatur bahwa seluruh masyarakat terdampak harus mendapatkan bantuan tanpa terkecuali," jelas Marahalim Harahap.
Salah satu warga, Sarion Harahap, menyebut bahwa bantuan di dusunnya tidak dibagikan merata.
"Di tempat lain, bantuan pasca-bencana dibagikan menyeluruh, tapi di Huta Lambung tidak semua mendapat bantuan," ujar Sarion.
Marahalim menyatakan bahwa upaya klarifikasi kepada Camat Angkola Barat, Muhammad Thohir Parlindungan, S.Sos, tidak memuaskan.
"Camat seolah buang badan dan tidak menghargai upaya Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang berupaya memulihkan Tapsel pasca banjir. Dugaan penggelapan bantuan sangat kuat," tegas Marahalim.
Kritik juga datang dari Anggota DPRD Tapsel Fraksi Gerindra, Eddi Arryanto Hasibuan SH.
"Jika benar ada oknum yang menggelapkan bantuan korban bencana, orang seperti itu sudah menantang hukum dan kemanusiaan. Satu kata: tangkap dan penjarakan," kata Eddi dengan nada tegas.
Aktivis pemerhati kebijakan publik, Yahya Harahap, menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak cepat.
"Jika Bupati Tapsel tidak menindak tegas oknum camat yang diduga menggelapkan CPP, kami siap bersinergi dengan DPD Lira Tabagsel membuat laporan ke Polres Tapsel dan mendukung unjuk rasa berkepanjangan hingga oknum tersebut diproses hukum," pungkas Yahya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut distribusi bantuan bencana yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk masyarakat terdampak.*
(ad)
Baca Juga:
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN