Presiden Prabowo Setujui Relaksasi Anggaran Aceh, Wagub Fadhlullah: TKD Tak Lagi Dipotong

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran 2026.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengucapkan terima kasih atas relaksasi anggaran yang memastikan provinsi ini tidak lagi dikenakan efisiensi demi percepatan pemulihan pascabencana.

"Atas nama Pemerintah Aceh mewakili 23 kabupaten/kota, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Dasco dan rombongan, Ketua Satgas, serta Pak Purbaya, dan yang teristimewa Pak Presiden Prabowo Subianto," ujar Fadhlullah usai rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah di Banda Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian: Kayu Banjir Aceh Bisa Dimanfaatkan Warga, Tapi Bukan untuk Komersial

Fadhlullah menjelaskan, selama rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon Presiden Prabowo dan menghubungkannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam komunikasi itu, Prabowo memastikan anggaran Aceh tidak dipotong tahun ini, termasuk transfer keuangan daerah (TKD) yang sebelumnya terkena efisiensi.

"Tadi Prof Dasco telepon Pak Presiden, mungkin berbicara dengan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, dan langsung beliau menjawab dengan tegas bahwa untuk Aceh dikembalikan. Artinya TKD kami yang selama ini kena efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan," kata Fadhlullah.

Dalam rapat tersebut, Fadhlullah menambahkan, Pemprov Aceh puas dengan paparan langkah-langkah kerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang akan mulai dijalankan segera.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan bahwa telepon Presiden Prabowo merupakan tindak lanjut janjinya sebelumnya untuk memberikan kelonggaran anggaran Aceh.

"Beliau menanyakan transfer daerah yang dipotong untuk beberapa daerah. Saya jelaskan bahwa Aceh perlu dana tambahan untuk pembangunan. Beliau setuju," ujar Purbaya.

Keputusan ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah provinsi untuk menjalankan program pembangunan tanpa hambatan anggaran.*

(d/ad)

Mendagri Tito Karnavian: Kayu Banjir Aceh Bisa Dimanfaatkan Warga, Tapi Bukan untuk Komersial

Kunjungi Sekolah Darurat Korban Bencana di Tapteng, Kasad Maruli Simanjuntak: Tetap Semangat dan Raih Cita-cita

OTT Pejabat Pajak Jakut, Menkeu Purbaya Janji Beri Pendampingan Hukum

Banjir dan Longsor Menyapu 536 Hektare Sawah di Tapsel, Petani Kehilangan Mata Pencaharian

Pemerintah Siapkan Rumah Tipe 36 untuk Korban Banjir Sumatera, Ini Detailnya

TNI AD Rampung Bangun 17 Jembatan Bailey Pascabanjir Sumatera, Akses Warga Kembali Normal