Penyidikan Kasus Suap Bekasi, KPK Dalami Peran Ayah Ade Kuswara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Iin Farihin, Selasa
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR — Ketua Umum NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), Rizwan Riswanto, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusul kabar kosongnya kas daerah yang berdampak pada ratusan proyek tahun anggaran 2025 yang belum dibayarkan.
Rizwan menilai narasi kemakmuran yang sering digaungkan Bupati Rudi Susmanto tidak sejalan dengan realitas finansial daerah.
"Seruan ketertiban dan keamanan yang sering disampaikan kepala daerah menjadi tidak relevan ketika kewajiban dasar pemerintah kepada mitra kerja dan masyarakat terhambat," ujar Rizwan.Baca Juga:
Kritik itu mencuat menyusul beredarnya video Bupati Rudi Susmanto yang mengajak masyarakat menjaga keamanan demi mewujudkan Bogor yang adil dan makmur.
Rizwan menilai narasi tersebut hanyalah pencitraan karena kondisi birokrasi tengah menghadapi persoalan finansial serius.
Baginya, keamanan yang hakiki mencakup kepastian hukum dan kepastian pembayaran dari negara.
Rizwan juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rohmat Jatnika yang disebutnya harus bekerja ekstra keras untuk memadamkan persoalan kas kosong ini.
Ia mengibaratkan kondisi Pemkab Bogor saat ini seperti "sebuah kapal yang terlihat tenang di permukaan, namun ruang mesinnya sudah mulai kemasukan air."
KBB memperingatkan bahwa keterlambatan pembayaran yang terus berlarut berpotensi memicu keresahan sosial.
Kondisi di mana kontraktor kecil menjerit dan pekerja harian tidak menerima gaji dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas daerah.
Rizwan mendesak Pemkab Bogor bersikap transparan mengenai kondisi keuangan dan menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar memberikan instruksi melalui mikrofon.
Sebelumnya, sejumlah kontraktor mendatangi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk menagih pembayaran pekerjaan yang telah selesai 100 persen.
Berdasarkan informasi di lapangan, kendala utama belum terbayarnya kewajiban tersebut dikarenakan posisi kas daerah yang kosong.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Iin Farihin, Selasa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Polda Kepulauan Riau terus mendalami viralnya video tak senonoh yang diduga menampilkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Firman Darmansyah melakukan pengecekan langsung pelaksanaan pengat
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Sektor Sunggal menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan secara bersamasama yang dialami Avin Ginting. Rekonstruksi ber
HUKUM DAN KRIMINAL
LUBUK PAKAM Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bhineka Perkasa Jaya harus kembali dik
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap pemerintah pusat membatalkan kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
NASIONAL
MEDAN Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Kota Medan. Dua motor milik pendeta di Gereja GKPS Menteng Indah, Jalan Mente
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Hampir dua bulan pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh Tengah pada 26 November 2025, 43 desa di wilayah itu mas
NASIONAL
JAKARTA Pejabat Iran menyebut sekitar 2.000 orang tewas dalam aksi protes besarbesaran yang berlangsung di sejumlah kota Iran beberapa h
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Ai
HUKUM DAN KRIMINAL