Buka Puasa Bersama Anak Sekolah Rakyat, Gus Ipul Bicara Generasi Tangguh dan Berkarakter
TANGERANG Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung spirit Alquran dalam membentu
PENDIDIKAN
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti rapat pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali, Senin (12/1/2026).
Kegiatan digelar secara hybrid bersama Direktorat Produk Hukum Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Rapat diikuti Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bali yang diketuai I Dewa Gde Agung Peradnyana, didampingi para Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.Baca Juga:
Empat Ranperda yang dibahas antara lain:
- Ranperda Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal
- Ranperda Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bhawana Sanjiwani
- Ranperda Pengendalian Toko Modern Berjejaring
- Ranperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee
Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Imelda, membuka rapat dengan menekankan pentingnya harmonisasi Ranperda agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dan tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah.
Kegiatan ini melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata, serta perangkat daerah/OPD Provinsi Bali, untuk memberikan masukan dan menyelaraskan substansi sesuai kewenangan masing-masing.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan bahwa Ranperda tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan daerah.
Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bhawana Sanjiwani diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya penyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat.
Selain itu, Ranperda pengendalian toko modern berjejaring bertujuan memberikan ruang tumbuh bagi UMKM dan produk lokal, sementara Ranperda pelindungan pantai memastikan pantai tetap menjadi ruang publik yang dapat diakses masyarakat untuk kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan.
Ranperda pengendalian alih fungsi lahan produktif diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan melalui keberlanjutan lahan pertanian.
Melalui pembahasan ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan dukungannya terhadap penyusunan peraturan daerah yang selaras dengan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.*
TANGERANG Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung spirit Alquran dalam membentu
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang me
POLITIK
JAKARTA Panel surya asal Indonesia terancam menghadapi tarif impor hingga 143 di Amerika Serikat (AS) menyusul penyelidikan antisubsidi
EKONOMI
BINJAI Tangis Bardiah pecah saat menceritakan nasib putranya, Ardiansyah Putra (26), yang telah 47 hari mendekam di penjara Phnom Penh,
NASIONAL
BINJAI Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Senin (23/2/2026) dengan menekan
POLITIK
STABAT, LANGKAT Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP, memimpin Tim II Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Langka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pengerjaan Stadion Teladan harus selesai tepat waktu menjelang penetapan Kot
OLAHRAGA
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menggerebek kamar mandi sebuah SPBU di Patumbak, Kabupaten Deli Ser
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M, meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumate
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Polsek Hutaimbaru, Polres Padangsidimpuan, bersama Bhayangkari melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat, J
NASIONAL