Polisi Gerebek Peredaran Ekstasi di THM Balige, 15 Orang Ditangkap
TOBA Kepolisian Resor Toba mengungkap dugaan peredaran narkotika di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Cafe Zior, Desa Lumban Sili
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menegaskan pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Lhokseumawe mengenai keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat belum dikeluarkannya SK hasil evaluasi APBK 2026 keliru dan tidak benar.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, pembayaran gaji ASN tidak ada kaitan dengan evaluasi APBK 2026 yang dilakukan Gubernur Aceh, melainkan sedang menunggu proses Fasilitasi Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pengeluaran belanja mendahului penetapan APBK Kota Lhokseumawe yang diajukan 8 Januari 2026.Baca Juga:
"Pernyataan Kepala BKAD Kota Lhokseumawe yang diterbitkan di beberapa media Rabu, 14 Januari 2026, sangat tidak mendasar dan keliru. Jika mekanisme dan tahapan yang berlaku dijalankan dengan benar, keterlambatan gaji ASN tidak akan terjadi," jelas Muhammad MTA.
Jubir menambahkan, Perwal tersebut menjadi dasar pembayaran gaji ASN dan saat ini sudah dalam proses finalisasi.
Setelah selesai, Perwal akan disampaikan ke Pemko Lhokseumawe untuk segera ditindaklanjuti.
Menurut Muhammad, pernyataan BKAD Lhokseumawe berpotensi menimbulkan asumsi publik yang salah, seakan-akan Gubernur Aceh menghambat keluarnya SK hasil evaluasi.
Padahal, pemerintah Aceh tetap mengikuti prosedur, dan evaluasi APBK 2026 diperkirakan selesai pada 19 Januari 2026.
Ia menegaskan, saat ini hampir semua kabupaten/kota di Aceh telah merealisasikan pembayaran gaji ASN/PNS, kecuali Aceh Selatan dan Kota Lhokseumawe yang sedang menunggu Perwal dan Peraturan Bupati masing-masing.
"Memberikan informasi yang utuh dan relevan sangat penting agar publik memahami proses pemerintahan secara benar dan akurat. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik," tutup Muhammad MTA.*
(ad)
TOBA Kepolisian Resor Toba mengungkap dugaan peredaran narkotika di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Cafe Zior, Desa Lumban Sili
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menyoroti fenomena no viral no justice yang dinilainya masih terjadi dal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Hamdani Syahputra sepakat menyelesaikan perkara dugaan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) akhirnya tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat,
PERISTIWA
JAKARTA Apple resmi merilis sistem operasi iOS 27 versi beta untuk pengembang (Developer Beta) usai diperkenalkan dalam ajang Worldwide
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita belum mengalami kenaikan
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang suap senilai Rp 30 miliar dari pemilik PT B
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor bekerja sama dengan Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia (ASKI) Kota Bogor menggelar k
NASIONAL
TABALONG Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar program Upskilling Leadership Develo
EKONOMI
JAKARTA Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang dipi
NASIONAL