Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menegaskan pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Lhokseumawe mengenai keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat belum dikeluarkannya SK hasil evaluasi APBK 2026 keliru dan tidak benar.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, pembayaran gaji ASN tidak ada kaitan dengan evaluasi APBK 2026 yang dilakukan Gubernur Aceh, melainkan sedang menunggu proses Fasilitasi Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pengeluaran belanja mendahului penetapan APBK Kota Lhokseumawe yang diajukan 8 Januari 2026.Baca Juga:
"Pernyataan Kepala BKAD Kota Lhokseumawe yang diterbitkan di beberapa media Rabu, 14 Januari 2026, sangat tidak mendasar dan keliru. Jika mekanisme dan tahapan yang berlaku dijalankan dengan benar, keterlambatan gaji ASN tidak akan terjadi," jelas Muhammad MTA.
Jubir menambahkan, Perwal tersebut menjadi dasar pembayaran gaji ASN dan saat ini sudah dalam proses finalisasi.
Setelah selesai, Perwal akan disampaikan ke Pemko Lhokseumawe untuk segera ditindaklanjuti.
Menurut Muhammad, pernyataan BKAD Lhokseumawe berpotensi menimbulkan asumsi publik yang salah, seakan-akan Gubernur Aceh menghambat keluarnya SK hasil evaluasi.
Padahal, pemerintah Aceh tetap mengikuti prosedur, dan evaluasi APBK 2026 diperkirakan selesai pada 19 Januari 2026.
Ia menegaskan, saat ini hampir semua kabupaten/kota di Aceh telah merealisasikan pembayaran gaji ASN/PNS, kecuali Aceh Selatan dan Kota Lhokseumawe yang sedang menunggu Perwal dan Peraturan Bupati masing-masing.
"Memberikan informasi yang utuh dan relevan sangat penting agar publik memahami proses pemerintahan secara benar dan akurat. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik," tutup Muhammad MTA.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL