Kepala Desa Dolok Godang Diduga Fasilitasi Tambang PT AR, Warga Khawatir Risiko Lingkungan dan Bencana

TAPSEL — Sejumlah warga Desa Dolok Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyuarakan kekhawatiran atas dugaan keterlibatan Kepala Desa Dolok Godang dalam memfasilitasi aktivitas perusahaan tambang PT AR (Martabe) di wilayah mereka.

Dugaan tersebut mencakup penyediaan lahan, tempat tinggal pekerja, hingga lokasi kantor administrasi perusahaan.

Seorang warga Dolok Godang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, aktivitas tambang itu berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan risiko bencana di kemudian hari.

Baca Juga:

• Pemulihan Aceh Pascabencana Dimulai dari Infrastruktur dan Pendidikan, Gubernur Muzakir Manaf Turun Tangan

Menurut dia, lokasi Desa Dolok Godang berada di wilayah yang lebih tinggi dari Desa Aek Natas, sehingga bila terjadi gangguan lingkungan, dampaknya dikhawatirkan meluas.

"Kami khawatir bukan hanya warga Dolok Godang yang terdampak, tetapi juga masyarakat Aek Natas. Jangan sampai nanti terjadi bencana dan masyarakat yang menanggung akibatnya," kata warga tersebut.

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas PT AR telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Sejumlah pekerja terlihat beroperasi, sementara mess pekerja disebut-sebut difasilitasi dengan menyewa rumah kontrakan yang berada di sekitar kediaman kepala desa.

Awak media telah berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Dolok Godang, Tarisno Siregar, melalui sambungan telepon.

Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons meski nomor telepon dalam kondisi aktif.

Penolakan terhadap keberadaan PT AR juga disampaikan warga lain yang tinggal di sekitar lokasi operasi.

Mereka menyatakan telah menyampaikan sikap penolakan sejak beberapa pekan lalu dan meminta pemerintah daerah turun tangan.

"Kami sudah menolak sejak awal. Kami minta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan keresahan kami. Kami tidak ingin mengalami bencana seperti yang terjadi di Garoga beberapa bulan lalu, ketika rumah warga hanyut dan menimbulkan korban," ujar seorang warga dengan nada tegas.

Warga menilai aktivitas tambang berpotensi memperparah risiko lingkungan jika tidak diawasi secara ketat.

Mereka mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan, dampak lingkungan, serta keterlibatan aparatur desa dalam aktivitas perusahaan.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari PT AR maupun pemerintah daerah terkait tudingan tersebut.

Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan akan memuat tanggapan pihak-pihak terkait pada kesempatan pertama.*

(ad)

Pemulihan Aceh Pascabencana Dimulai dari Infrastruktur dan Pendidikan, Gubernur Muzakir Manaf Turun Tangan

KSP Apresiasi Peran Polri dalam Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang

Dana Bencana Rp 80 Miliar Disiapkan, Penanganan Darurat Aceh Terus Berjalan

DWP Aceh Hadir untuk Masyarakat Terdampak Banjir: Semangat Berbagi dan Peduli

510 Mahasiswa STIS Dikerahkan BPS untuk Bantu Pemulihan Pascabencana di Sumut

AHY Prioritaskan Rehabilitasi Hulu DAS, Warga Terdampak Bencana Sumatera Disiapkan Relokasi Aman