Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
BATU BARA, SUMATERA UTARA — Beredar dimedia sosial Proyek preservasi jalan hotmix sepanjang 4,0 kilometer di Desa Panjang Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak Rp19.610.481.434,00, baru dimulai pada awal Januari 2026.
Pelaksanaan yang terlambat hampir satu tahun dari tahun anggaran telah memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait alasan keterlambatan dan transparansi proses pengelolaan dana negara.
Dilansir dari pantauan pada Senin (19/1/2026), papan informasi pekerjaan yang dipasang di lokasi proyek secara jelas mencantumkan detail teknis dan administrasi proyek, antara lain:Baca Juga:
- Nama Pekerjaan: Preservasi Jalan Desa Panjang - Petatal
- Nomor Kontrak: HK 0201/Bb2-Wil1.S.1.3/04/2025
- Nilai Kontrak: Rp 19.610.481.434,00
- Jangka Waktu Pelaksanaan: 180 Hari Kalender
- Sumber Dana: APBN 2025
- Penyedia Jasa: PT Anugrah Juni Arta Arif
Data tersebut menegaskan bahwa proyek merupakan program pemerintah pusat yang seharusnya dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025.
Namun, aktivitas fisik baru dimulai pada awal tahun berikutnya, membuat warga mengajukan permintaan akan keterbukaan informasi.
"Kalau memang anggaran tahun 2025, seharusnya dikerjakan di tahun itu juga. Ini baru mulai awal Januari 2026. Kita ingin keterbukaan saja, jangan sampai masyarakat salah paham terkait penggunaan dana negara," ujar salah seorang warga.
Hingga saat berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan keterlambatan, termasuk tahapan perencanaan, proses lelang, hingga penandatanganan kontrak pekerjaan.
Salah satu warga juga menyebutkan pembangunan daerah di Kabupaten Batu Bara menekankan pentingnya transparansi sebagai bentuk akuntabilitas publik.
"Jangan sampai kualitas pekerjaan menurun akibat tekanan waktu pelaksanaan yang sesudah jadwal. Selain itu, keterbukaan progres proyek sangat penting agar masyarakat dapat mengikuti dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari rakyat," tegasnya.
Warga berharap proyek dapat berjalan sesuai standar teknis dan mutu yang ditetapkan, mengingat jalan tersebut menjadi jalur akses penting yang menghubungkan pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Datuk Tanah Datar.*
(dh)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN