DPR Desak Polisi Bongkar Kasus 995 Senjata di Sekolah Jaksel, Diduga Langgar UU Darurat
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (20/1) di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh ASN, baik secara langsung maupun daring melalui Zoom Meeting.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menekankan pentingnya SKP dalam menyelaraskan kinerja individu ASN dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa penyusunan SKP harus cermat, terukur, dan berbasis hasil, agar kontribusi setiap pegawai dapat terlihat terhadap capaian kinerja organisasi.
"Melalui SKP, kita menyelaraskan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Dengan sistem penilaian kinerja yang transparan dan berbasis outcome, setiap pegawai memahami peran dan kontribusinya secara jelas," ujar Eem Nurmanah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, yaitu Ayu Prabha Puspita dan Ni Made Deby Anita Sari, yang memberikan pemaparan teknis terkait mekanisme penyusunan, pengisian, dan penilaian SKP ASN sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemaparan materi dimoderatori oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana.
Eem Nurmanah juga menyampaikan apresiasi kepada BKN Denpasar atas pendampingan dalam kegiatan ini.
Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan segera mengimplementasikan hasil sosialisasi agar penilaian kinerja berjalan objektif, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.*
(dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua KomisiWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam
POLITIK
JAKARTA Pihak mantan Ketua Yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, akhirnya buka suara terkait temuan 995 pucuk senjat
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menuai perdebatan. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) menolak usulan t
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kemudahan bagi pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya WL
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai hasil riset dan inovasi yang dipamerkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung ketahanan genteng komposit hasil inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saa
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) tengah menelusuri dugaan pelanggaran etik terkait komentar bernada tidak berempati yang dilakuk
NASIONAL
JAKARTA Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki temuan ratusan senjata di salah satu yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pin
HUKUM DAN KRIMINAL