Koperasi K24: Pengelolaan Parkir di Padangsidimpuan Jadi Kontributor PAD dan Lapangan Kerja Lokal

PADANGSIDIMPUAN – Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan masyarakat lokal.

Hal ini ditegaskan Ketua Koperasi K24, Lili Andriani Siregar, dalam klarifikasi kepada publik terkait proses hukum yang sedang berjalan.

"Ini dilakukan agar masyarakat di Kota Padangsidimpuan mengetahui fakta yang sebenarnya," ujarnya, Rabu (21/1/2026).

Baca Juga:

• Bursah Zarnubi Sebut Tidak Ada Bupati yang Tidak Korupsi, KPK: Masih Jadi Persoalan Serius

Lili menegaskan, Koperasi K24 adalah pengelola parkir resmi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Perhubungan.

Sepanjang menjalankan pengelolaan, pihaknya telah melaksanakan seluruh kewajiban termasuk penyetoran retribusi kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian kerja sama.

"Kami benar-benar melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya demi ikut berpartisipasi meningkatkan PAD Kota Padangsidimpuan," kata Lili.

Selain kontribusi fiskal, pengelolaan parkir oleh Koperasi K24 juga berdampak sosial signifikan.

Menurut Lili, sektor perparkiran menjadi ruang ekonomi kerakyatan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, sehingga mengurangi pengangguran di kota tersebut.

Terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan parkir yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Lili menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kami meyakini Kejari Padangsidimpuan profesional, akuntabel, dan transparan," ujarnya.

Kuasa hukum Koperasi K24, Dipo Alam Siregar SH dari GAS & Partners, menambahkan bahwa proses hukum masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

"Koperasi K24 hanya pelaksana teknis, bukan pengambil kebijakan. Semua berdasarkan MoU dengan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan," jelas Dipo.

Kerja sama tersebut tercatat dalam nota kesepahaman tertanggal 1 April 2024 dan 1 Januari 2025.

Dipo menegaskan, kliennya tetap kooperatif dan menghormati proses hukum.

"Kami percaya Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan akan menjalankan proses hukum secara profesional, objektif, dan berintegritas," pungkasnya.*

(ad)

Bursah Zarnubi Sebut Tidak Ada Bupati yang Tidak Korupsi, KPK: Masih Jadi Persoalan Serius

Marcella Santoso Ngaku Ditekan Akui Jadi Dalang Aksi ‘Indonesia Gelap’, Jaksa Bantah

Kejagung dan KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Balik HGU Sugar Group di Lahan TNI AU

Pemprov Aceh Targetkan R3P Rampung Akhir Januari 2026, Dukungan SKALA Jadi Kunci

Wildan Bersinar! Satahi FC Gasak Meta Medika FC 4-1 di Turnamen Ama Ama Cup 2026

Pemprov Bali Tambah Modal Rp 445 Miliar ke PT BPD Bali, Gubernur Koster Optimistis Perputaran Ekonomi Makin Sehat