Rencana Wali Kota Bandung Ubah Kebun Binatang Jadi RTH Memicu Polemik Hukum dan Sejarah

Sejumlah pengamat menilai konflik ini bukan sekadar persoalan aset, melainkan ujian komitmen pemerintah daerah terhadap hukum, sejarah, dan ruang publik.

"Kekuasaan administratif tidak boleh berdiri di atas pengabaian hukum dan sejarah. Ketika legitimasi moral pemerintah melemah, koreksi sosial akan muncul dengan sendirinya," ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bandung belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, rencana penertiban, maupun mekanisme perlindungan nilai sejarah Kebun Binatang Bandung.

Bagi banyak warga, kebun binatang bukan sekadar lahan, melainkan warisan kota yang patut dijaga, bukan sekadar objek kebijakan administratif.*

(ad)

Kadis Koperasi Sumut Jadi Tersangka Korupsi Perusda Mentawai, Harta Kekayaan Capai Rp6,4 Miliar

PLTA Batang Toru Ajukan Banding Usai Izin Lingkungan Perusahaan Dicabut, Menteri LH Buka Suara

Wali Kota Bandar Lampung Bagikan Perlengkapan Sekolah untuk SD dan SMP, Orang Tua Terbantu!

Ketum PPDI Kritik Putusan MK: Tidak Berfaedah untuk Perlindungan Wartawan

SPPG Dilarang Tolak Produk Petani dan Nelayan, Sanksi Menanti Pelanggar

Tak Terima SP-3 Kasus Ijazah Jokowi Disebut “SOP KUHAP Solo”, Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Polisikan Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin