JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan longsor agar segera menyelesaikan dua dokumen utama sebagai syarat percepatan pemulihan pascabencana.
Dua dokumen tersebut yakni Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data By Name By Address (BNBA).
Menurut Bobby Nasution, kedua dokumen tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025.Baca Juga:
Bantuan itu meliputi dana tunggu hunian (DTH), stimulus ekonomi, pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan mebeler rumah, hingga bantuan pemulihan lainnya.
"Hingga saat ini masih ada dua daerah yang belum menyelesaikan dokumen R3P. Saya minta agar segera dirampungkan," kata Bobby Nasution dalam rapat koordinasi di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Bobby Nasution menekankan pentingnya percepatan penyusunan data agar bantuan dapat segera disalurkan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat masih berada dalam kondisi terdampak bencana saat memasuki hari besar keagamaan.
"Buat datanya secepat dan setepat mungkin. Kita ingin masyarakat nyaman beribadah dan tidak lagi berada dalam situasi bencana saat Hari Raya," ujar Bobby.
Untuk menjamin keakuratan dan validitas data, Bobby Nasution meminta pemerintah daerah berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Kejaksaan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut dia, proses verifikasi lintas sektor penting untuk menghindari persoalan hukum dan maladministrasi di kemudian hari.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para kepala daerah terdampak bencana, antara lain Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar P. Hutabarat, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta sejumlah bupati dan wali kota lainnya.
Hadir pula perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota.*
(ad)
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
