Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Bidang Pembinaan Kejaksaan RI menggelar apel pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2026, Kamis (29/1), di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Apel dipimpin langsung Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum.
Kegiatan diikuti seluruh pejabat dan pegawai Bidang Pembinaan, mulai Eselon II hingga III.Baca Juga:
Apel ini menjadi bagian dari penguatan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan di lingkungan Kejaksaan RI.
Dalam amanatnya, Jambin menekankan bahwa pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2021 bukan akhir, melainkan fondasi untuk meningkatkan integritas, tata kelola organisasi, dan kualitas pelayanan publik secara konsisten.
"Predikat WBK bukan tujuan akhir. Justru itu harus menjadi fondasi untuk membangun integritas yang lebih kuat, tata kelola lebih baik, dan pelayanan publik semakin berkualitas," ujar Jambin.
Lebih jauh, Jambin menegaskan bahwa WBBM bukan sekadar predikat, tapi amanah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Ukuran keberhasilan, menurutnya, tercermin dari perubahan perilaku nyata, peningkatan kepuasan masyarakat, dan kepercayaan publik.
Rangkaian apel juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas, Maklumat Pelayanan, dan Komitmen Bersama menuju WBBM, sebagai wujud kesungguhan jajaran dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani.
Dengan kerja keras, konsistensi, dan semangat kebersamaan, Jambin optimistis Bidang Pembinaan Kejaksaan RI mampu mewujudkan birokrasi profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga layak meraih predikat WBBM.*
(dh)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK