Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan memimpin Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Pelantikan tersebut digelar di aula mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026), dan turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kemenkeu.
Tiga pejabat yang resmi dilantik yakni Sudarto sebagai Dirjen Anggaran, Herman Saheruddin sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Evita Mantovani sebagai Dirjen Kekayaan Negara.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bentuk amanah besar dari negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan," ujar Purbaya.
Ia menekankan bahwa Kemenkeu saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari dinamika ekonomi global maupun tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, Kementerian Keuangan harus mampu menjadi institusi yang tenang dalam tekanan, tajam dalam membaca risiko, dan berani mengambil keputusan strategis.
"Pada kondisi seperti ini, saya ingin Kementerian Keuangan hadir sebagai institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam dalam membaca risiko, dan berani mengambil keputusan yang besar," katanya.
Purbaya juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah," tegasnya.
Ia meminta para direktur jenderal yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas, profesionalisme, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.
Menutup sambutannya, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa para pejabat baru tersebut mampu menjalankan amanah dengan baik dan memperkuat kinerja Kemenkeu ke depan.* (bs/dh)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK