Larangan Ambil Foto di Luar Areal Tambang PT AR Picu Protes Wartawan, Apakah Kebebasan Pers Tercekik?
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Bali menggelar kegiatan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Layanan Jaminan Fidusia di Kabupaten Tabanan, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara berjalan transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia Tingkat Wilayah Bali.Baca Juga:
Satgas dibentuk dengan melibatkan unsur Kantor Wilayah Kemenkum Bali dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Tujuannya, memantau kepatuhan administrasi pelaporan serta memastikan mekanisme layanan fidusia berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan pentingnya kesadaran profesi notaris dalam mendukung tertib administrasi negara.
"Notaris tidak hanya menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan hukum dalam mendukung tertib administrasi negara. Kepatuhan dalam pelaporan PNBP adalah bagian dari kewajiban jabatan," ujar Eem.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, memberikan pemaparan teknis terkait tata cara pelaporan PNBP Jaminan Fidusia.
Penjelasan ini dimaksudkan agar seluruh notaris di Tabanan memiliki pemahaman yang seragam mengenai alur pelaporan, sehingga potensi kesalahan administratif dapat diminimalkan.
Acara ini turut dihadiri Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tabanan I Nyoman Subahari, Ketua MPD Notaris Tabanan I Ketut Nuridja, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana, serta jajaran pengurus daerah notaris Kabupaten Tabanan.
Menutup kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Bali mengajak seluruh notaris dan Majelis Pengawas Daerah untuk memperkuat koordinasi serta disiplin pelaporan.
Harapannya, kerja sama dan integritas tinggi akan menjaga penerimaan negara melalui PNBP demi terciptanya negara yang berdaulat dan berkeadilan.*
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK