Sumut 'Zero Pengungsi'! Korban Bencana Kini Sudah Menempati Hunian Layak
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan komitmen untuk memperkuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Renduk PRRP Provinsi Aceh di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (4/2).
Dalam sambutannya, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas koordinasi penyusunan Renduk PRRP, yang dianggap vital untuk memastikan pembangunan pascabencana tidak hanya memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah.Baca Juga:
Aceh, yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, perlu pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.
"Kami siap mendukung validasi Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) dan Zona Rawan Bencana (ZRB), serta mendampingi pemerintah kabupaten/kota agar rencana aksi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran," ujar M. Nasir.
Pemprov Aceh menekankan prinsip build back better, dengan membangun kembali infrastruktur, hunian, layanan dasar, dan pemulihan mata pencaharian secara aman dan berkelanjutan.
Pendampingan sosial dan psikologis masyarakat, serta penguatan sistem peringatan dini dan teknologi kebencanaan, menjadi prioritas agar risiko bencana di masa depan dapat diminimalkan.
Forum Konsultasi Publik tersebut juga menghadirkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, yang menekankan pentingnya sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Jitupasna agar rencana induk benar-benar valid dan akuntabel.
Kegiatan ini diikuti jajaran SKPA terkait, kepala Bappeda dan BPBD se-Aceh, akademisi, serta mitra pembangunan.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog produktif untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan Renduk PRRP Provinsi Aceh dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.*
(ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN