Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Rabu (4/2/2026).
Turut hadir Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, para asisten, inspektur kabupaten, kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Karo.
Rapat ini menjadi forum strategis untuk meninjau capaian kinerja perangkat daerah, khususnya di bidang administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan pelaksanaan program prioritas.Baca Juga:
Asisten Administrasi Umum Setda Karo, Mulianta Tarigan, menyampaikan realisasi laporan keuangan, progres penyusunan LAKIP, realisasi Laporan Keuangan APBD 2025, serta langkah strategis pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Anderiasta Tarigan, memaparkan realisasi proyek strategis nasional, termasuk penataan pekerja non formal di Simpang 3 Laudah, penataan Pasar Berastagi, pengembangan Koperasi Merah Putih, percepatan pembentukan BUMD, serta capaian pengadaan barang dan jasa 2026.
Di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, membahas mitigasi kebakaran, harmonisasi pemerintahan desa, pelaksanaan program MBG, standar penyusunan surat keputusan kegiatan, alur eksaminasi, dan progres kelengkapan berkas LKPJ Bupati Karo 2025.
Bupati Karo menegaskan, rapat evaluasi bukan sekadar melihat laporan, tetapi memastikan seluruh perangkat daerah bekerja disiplin, terukur, dan selaras dengan target pembangunan daerah.
"Saya menekankan pentingnya sinergi, tanggung jawab, serta komitmen bersama agar setiap program benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo," tegas Bupati.*
(dh)
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK