SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir meminta Perumda Tirtanadi meningkatkan kualitas air dan kelancaran distribusi air bersih di wilayahnya.
Permintaan ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Kerjasama Operasi (KSO) di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Medan, Kamis (5/2/2026).
Sekretaris Daerah Samosir, Marudut Tua Sitinjak, menekankan bahwa masalah air bersih masih menjadi isu sensitif yang berulang setiap tahun, terutama di daerah pariwisata seperti Samosir.Baca Juga:
"Meski berada di kawasan Danau Toba, pendistribusian air bersih masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi perhatian serius Pemkab Samosir," ujar Marudut, Jumat (6/2/2026).
Dalam FGD tersebut, Pemkab juga menyoroti perlunya transparansi laporan keuangan, sinkronisasi KSO, dan peninjauan aset yang telah diserahkan kepada Tirtanadi sejak 2012 hingga 2025, senilai sekitar Rp 86 miliar.
Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang, menegaskan perlunya format Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baku dan seragam agar dominasi kewenangan jelas, menghindari tumpang tindih, dan menjamin keberlanjutan kerja sama.
Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan memastikan pengelolaan aset sesuai regulasi.
"Hasil diskusi akan menjadi acuan tindak lanjut, termasuk pembentukan satuan tugas untuk mengawasi aset," kata Ardian.
Kendala kualitas air, menurut Tirtanadi, disebabkan kondisi air Danau Toba yang keruh serta penggunaan instalasi pengolahan air konvensional di beberapa titik.
Untuk itu, diperlukan koordinasi pendanaan pembangunan mini water treatment agar pelayanan dapat lebih optimal.
BPKP Sumatera Utara menambahkan bahwa pengelolaan air minum harus didukung transparansi dan akuntabilitas, serta seluruh aset harus tercantum dalam PKS.
"Keterbukaan pembukuan penting agar kondisi laba-rugi terlihat jelas dan mencegah permasalahan di kemudian hari," ujar Tumpak dari BPKP Sumut.
FGD ini diharapkan memperkuat kerja sama Pemkab Samosir dan Perumda Tirtanadi dalam memberikan layanan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat.*
(tm/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
