PADANGSIDIMPUAN – Komisi III DPRD Padangsidimpuan merekomendasikan agar lurah, kepala desa, hingga kepling yang menerima bantuan bencana alam dievaluasi dan diperiksa oleh Inspektorat.
Rekomendasi itu muncul setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan para korban bencana di Kota Padangsidimpuan, Jumat (6/2), di kantor DPRD.
Dalam RDP terungkap bahwa bantuan Rp1,8 juta seharusnya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat atau berada di zona merah.Baca Juga:
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Beberapa warga terdampak bencana tidak menerima bantuan, sementara orang yang rumahnya tidak terdampak justru mendapatkan bantuan.
"Contohnya, KTP penerima bantuan ada di WEK V Padangsidimpuan, tapi orang tersebut tinggal di Sipirok, Tapsel," ujar Sekretaris Komisi III, Fajar Dalimunthe, yang diamini Ketua Komisi III, Abdul Rahman Harahap.
Di Desa Sabungan Sipabangun, perangkat desa diduga ikut menerima bantuan meski rumah mereka tidak terdampak bencana.
Fajar menekankan bahwa penerima bantuan merupakan calon penerima hunian tetap nantinya.
"Dari fakta-fakta ini, kami merekomendasikan evaluasi dan pemeriksaan terhadap lurah, kades, hingga kepling oleh Inspektorat Kota Padangsidimpuan. Jangan main-main dengan bantuan bencana alam. Banyak pejabat yang sudah menjadi korban akibat permainan ini," tegas Fajar.
DPRD menduga praktik tersebut terjadi di tingkat kelurahan dan desa tanpa sepengetahuan Wali Kota Padangsidimpuan.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi langkah awal penertiban dan memastikan bantuan tepat sasaran bagi korban bencana.*
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
