Warga Bireuen Tolak Huntara, Wagub Aceh Turun Tangan

BIREUEN – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turun langsung memimpin rapat bersama camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Minggu (8/2/2026).

Kegiatan ini digelar di Kantor Camat Peusangan untuk menindaklanjuti polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Dalam forum itu, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, khususnya dalam masa transisi pemulihan pascabencana.

Baca Juga:

• Tiga Pilar dan Warga Jakarta Utara Bergotong Royong Bersihkan Waduk Cincin, Wujudkan Lingkungan Sehat dan Cegah Banjir

"Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana," ujarnya.

Fadhlullah menambahkan, rumah warga yang rusak ringan, sedang, hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat.

Skema bantuan ini juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul karena sebagian warga menginginkan huntap (hunian tetap) dibanding huntara.

Berdasarkan data, 2.646 KK sudah ditransfer melalui DTH ke rekening Bank Aceh Syariah dan BSI, dengan 1.596 KK sudah menerima dana.

Sisanya menunggu proses kliring antar bank atau perbaikan kesalahan NIK.

"Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak menerima huntara. Kami hadir di sini untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya," tegas Fadhlullah.

Keuchik dari beberapa gampong menyatakan warganya menolak huntara dan tetap menginginkan huntap.

Keuchik Pante Baro, Marwan, mengatakan, "Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat."

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, menyebut warganya ingin huntap namun belum dapat dipastikan waktu pembangunan.

Sementara di Gampong Alue Kuta, 58 KK memilih menerima DTH dan tinggal di bilik sementara, namun 12 KK lainnya masih menunggu pencairan.

Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, menjelaskan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH sementara huntap belum bisa segera dibangun karena proses validasi data masih berlangsung.

Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten, masih terdapat ketidaksesuaian data.

"Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit," jelas Yan.

Bantuan tambahan termasuk perbaikan rumah, santunan bagi korban luka atau ahli waris meninggal, serta dana pemulihan ekonomi akan disalurkan langsung ke rekening penerima.

Bupati Bireuen, Mukhlis, menegaskan, "Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung."

Rapat menyepakati tidak ada warga terdampak yang menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala SKPA terkait.*

(ad)

Tiga Pilar dan Warga Jakarta Utara Bergotong Royong Bersihkan Waduk Cincin, Wujudkan Lingkungan Sehat dan Cegah Banjir

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 9 Februari 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Aceh Butuh Rp 153,3 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana, BNPB Mulai Verifikasi R3P

Cegah Kerusakan Lingkungan, Polres Nagan Raya Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Beutong

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Minggu 8 Februari 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Bukan Sekadar Dicabut Izinnya, Nusron Wahid Tegaskan Perusahaan Perusak Lingkungan Wajib Dihukum: Kejahatan Luar Biasa!