JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan tanah telantar yang diambil negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan itu disampaikan Ara saat menghadiri kegiatan di Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah memikirkan bagaimana memanfaatkan tanah negara untuk kepentingan MBR.Baca Juga:
"Kita akan memikirkan bagaimana tanah-tanah negara yang ada untuk (rumah) MBR," ujar Ara. Namun, Ara enggan membahas lebih jauh terkait PP tersebut dan menegaskan bahwa hal itu masih perlu dipelajari lebih lanjut bersama Kementerian ATR/BPN.
PP Nomor 48 Tahun 2025, yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 November 2025, menegaskan bahwa tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanah yang tidak diusahakan atau sengaja dibiarkan terlantar dapat ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan menjadi Aset Bank Tanah atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).
Menurut pasal 1 PP tersebut, tanah telantar mencakup hak atas tanah, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.
Tanah yang termasuk TCUN nantinya bisa dimanfaatkan untuk:
1. Reforma agraria;
2. Proyek strategis nasional;
3. Bank Tanah;
4. Cadangan negara lainnya;
5. Kepentingan tertentu yang ditetapkan Menteri.
Kasubdit Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Pramusinto, menegaskan bahwa penetapan tanah telantar tidak dilakukan secara tiba-tiba.
Pemerintah akan melakukan serangkaian proses dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik tanah sebelum pengambilalihan dilakukan.
Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan tanah, sekaligus mendukung pembangunan rumah bagi MBR serta proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah.*
(d/dh)
JAKARTA Polda Metro Jaya menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang melarang aparat menembak langsung pelaku bega
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan menjadi pintu tunggal eksp
NASIONAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih mengalami pemadaman listrik hingga Sabtu, 23 Mei 2026, setelah gangguan transmisi terjadi s
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam sebesar 8,35 persen sepanjang periode perdagangan 1822 Mei 2026 dan ditutup
EKONOMI
BANDA ACEH Majelis AlQur&039an dinilai sebagai salah satu majelis paling mulia dalam Islam karena merupakan warisan langsung dari Nab
AGAMA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT Inalum, Oggy Achmad Kosasih, menga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan Gedung Pelayanan Marka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait kasus korban begal, Guntur Sugoro (41), yang diduga ditembak kawanan
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku usaha mikro, kecil, dan
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara Khoirul Muttaqin di Ba
PEMERINTAHAN
