Pelarian Tersangka Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara Berakhir di Tangan Imigrasi Kualanamu
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
DOLOKSANGGUL – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, membuka secara resmi Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun, Forkopimda, Ketua DPRD Parulian Simamora, Kajari Donald T.J. Situmorang, perwakilan TNI/Polri, Sekda Chiristison R. Marbun, pimpinan OPD, Camat, Kepala Puskesmas, unsur perbankan, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi kepemudaan, akademisi, serta insan pers dan pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Oloan P. Nababan menyampaikan bahwa arah pembangunan 2027 akan fokus pada optimalisasi sumber daya secara arif dan lestari, menjamin keberlanjutan pembangunan sebelumnya, termasuk penuntasan pascabencana hidrometeorologi November 2025.Baca Juga:
Tema pembangunan tahun depan adalah "Peningkatan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor Unggulan yang Didukung SDM Berkualitas, serta Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan."
Adapun prioritas pembangunan meliputi pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan produktivitas dan produk unggulan berbasis potensi lokal, penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, peningkatan konektivitas, irigasi dan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien.
Target makro 2027 antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,5–5,9 persen, PDRB per kapita Rp57,68 juta, angka kemiskinan di bawah 7 persen, tingkat pengangguran terbuka di bawah 0,72 persen, IPM 76,75–77,15, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, dalam sambutannya menekankan agar pembangunan memperhatikan pemerataan di seluruh kecamatan, khususnya daerah terpencil.
Ia juga meminta pendataan bantuan sosial dan penerima manfaat BPJS dilakukan secara akurat, mulai dari tingkat desa, dan pemerintah berkoordinasi dengan BPS.
Konsultasi publik ini menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumut, Bank Indonesia Cabang Sibolga, BPS Humbang Hasundutan, BPKPD, Bappelitbangda, dan akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli.
Forum ini diharapkan membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, sehingga RKPD 2027 dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan.*
(ad)
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL