Kejagung Ogah Buru-buru, Nasib Barang Bukti Sitaan Febrie Diserahkan Sepenuhnya ke Hakim Praperadilan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan keputusan terkait permintaan pengembalian barang bukti milik mantan Jaksa Agung Muda Pidana
NASIONAL
MEDAN – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diminta aktif mengelola pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Langkah ini dimaksudkan agar kehadiran pemerintah terasa nyata, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Achmad Yazid Matondang, saat membuka Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia SP4N LAPOR di Ruang Rapat I, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (12/2/2026).Baca Juga:
"Kami minta semua perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib aktif menggunakan dan mengelola pengaduan publik di SP4N LAPOR. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada di Sumut," ujar Yazid.
SP4N LAPOR menjadi salah satu implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2016, yang mengharuskan seluruh penyelenggara negara menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.
Pengaduan yang masuk akan dikelola secara cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi oleh OPD terkait.
Hadir sebagai narasumber Pranata Humas Ahli Madya Pusat Penerangan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, dan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Florencia S. Sipayung.
Rega menekankan pentingnya teamwork dalam pengelolaan pengaduan, di mana seluruh OPD berkontribusi karena pihak yang mengeksekusi pengaduan berada di masing-masing perangkat daerah.
"Pengaduan masyarakat harus melalui kanal resmi pemerintah, bukan media sosial. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik sesuai standar, dan pengaduan ini menjadi bahan evaluasi serta perbaikan kebijakan pelayanan publik ke depan," kata Rega.
Berdasarkan data pengelolaan pengaduan Provinsi Sumut tahun 2025, terdapat 263 aduan dengan tingkat penyelesaian 97,7 persen.
Topik pengaduan terbanyak meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, pekerjaan umum, kependudukan, dan infrastruktur jalan.
Florencia menambahkan, inovasi pengelolaan pengaduan progresif dan partisipatif (Propartif) menekankan pelayanan adil dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian pengaduan.
"Masyarakat tidak hanya menyampaikan pengaduan, tetapi juga dihargai perspektifnya. Pendekatan ini meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan akses layanan publik," jelasnya.
Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif, Pemprov Sumut berharap pelayanan publik dapat terus ditingkatkan hingga 100 persen penyelesaian aduan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.*
(dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan keputusan terkait permintaan pengembalian barang bukti milik mantan Jaksa Agung Muda Pidana
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis (20/8/2026). IHSG naik 53,12 poin atau 0,83 persen ke leve
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (20/8/2026). Rupiah berada di level Rp
EKONOMI
MEDAN Harga beras di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Provinsi Sumut me
EKONOMI
JAKARTA Momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat p
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyebut kondisi transportasi laut Indonesia sudah masuk status darurat. Pernyataan itu disam
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi setelah uang muka penyelenggaraan Haji 2027 se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan masih ada warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mendapatkan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung dijadwalkan hadir dalam sidang prape
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam refleksi 81 tahun kemerdekaan Republik Indones
POLITIK