Kasus MBG Kian Jadi Sorotan, KPK Klarifikasi Daftar Nama yang Viral dan Bantah Isu Keterlibatan Pimpinan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons beredarnya daftar lebih dari 20 nama yang disebutsebut terkait dalam kasus dugaan
NASIONAL
MEDAN — Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak penjualan daging non-halal di Kota Medan tidak boleh mengorbankan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut.
Menurut Lingga, pendekatan represif atau tekanan sosial terhadap pedagang kecil tidak mencerminkan keadilan sosial dan perlindungan hukum.
Ia menilai pedagang kecil adalah bagian masyarakat yang berhak mendapat kepastian usaha.Baca Juga:
"Pedagang kecil bukan pelaku kejahatan. Mereka mencari nafkah untuk keluarga. Jika ada persoalan tata ruang atau kebersihan, solusinya adalah penataan yang adil dan relokasi yang jelas, bukan intimidasi atau tekanan massa," ujar Lingga, Jumat (20/2/2026).
Lingga mengkritik Pemerintah Kota Medan yang dianggap belum menghadirkan solusi teknis.
Meskipun Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, telah menerbitkan surat edaran terkait penataan lokasi dan pengelolaan limbah daging non-halal, PB IMSU menekankan regulasi saja tidak cukup tanpa langkah manusiawi.
"Pemko Medan tidak boleh hanya melarang tanpa menyediakan tempat relokasi yang layak dan legal. Jika tidak ada solusi konkret, pedagang kecillah yang menjadi korban kebijakan," tegas Lingga.
PB IMSU mendorong Pemko segera menetapkan lokasi relokasi resmi yang higienis, tertutup, tidak berbenturan dengan sensitivitas sosial, serta menjamin perlindungan hukum selama masa transisi.
Lingga juga meminta aparat keamanan, khususnya Polrestabes Medan, turun langsung mengkondusifkan situasi dan mencegah intimidasi terhadap pedagang.
"Negara harus hadir melindungi semua warga tanpa diskriminasi. Jangan sampai polemik ini mencoreng wajah Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Ramadhan adalah bulan empati dan pengendalian diri," tambah Lingga.
PB IMSU menegaskan solusi terbaik adalah dialog terbuka antara pemerintah, tokoh agama, perwakilan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mencegah konflik horizontal di Medan yang dikenal multikultural.
"Keadilan sosial dan ketertiban umum harus berjalan beriringan. Pemerintah wajib berpihak pada rakyat kecil, dan aparat harus memastikan Kota Medan tetap aman, damai, dan bebas dari intimidasi," tutup Lingga.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons beredarnya daftar lebih dari 20 nama yang disebutsebut terkait dalam kasus dugaan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengingatkan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk mengantisipasi potensi m
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum All Cipayung Nusantara, David Pajung, berharap persidangan perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presid
POLITIK
JAKARTA Tim kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo mengungkap adanya dugaan manipulasi atau pengubahan bukti elektronik dalam perkara
POLITIK
JAKARTA Harga cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas pangan dengan harga tertinggi di pasar nasional. Berdasarkan data Pus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan konsumsi telur dan daging aya
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengerahkan armada pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak krisi
NASIONAL
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melakukan ziarah ke makam enam mantan Ketua Umum yang telah wafat m
SENI DAN BUDAYA
ACEH Sebagian besar wilayah Provinsi Aceh diprakirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan sepanjang hari. Kondisi ini terjadi d
NASIONAL
MEDAN Sebagian besar wilayah Sumatera Utara diperkirakan mengalami hujan ringan pada hari ini. Kondisi tersebut berpotensi terjadi di se
NASIONAL