Kejati Sumut Tanggapi Kabar 2 Jaksa Sergai Diamankan Kejagung
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memberikan tanggapan terkait kabar penangkapan dua jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Se
HUKUM DAN KRIMINAL
HUMBAHAS – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima opini dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025.
Opini tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP., dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Selasa (24/2/2026).
Herdensi menyampaikan, hasil penilaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga kementerian dan badan vertikal lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat Sumatera Utara memperoleh layanan yang lebih baik dan bebas dari praktik maladministrasi.
Kegiatan penyampaian opini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumut, Wakapolda Sumatera Utara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut beserta jajaran, serta para bupati dan wali kota, Kapolres, Kepala Kantor Pertanahan (BPN), dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerima opini.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian, Pemkab Humbang Hasundutan memperoleh kategori kualitas "Sedang".
Penilaian mencakup sejumlah unit layanan, termasuk Dinas Pendidikan, RSUD Doloksanggul, dan Dinas Sosial, dengan pengukuran pada aspek input, proses, output, pengaduan, dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan, Chiristison Rudianto Marbun, yang mewakili pemerintah daerah, didampingi Kepala Bagian Organisasi Posma Simanullang, menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik.
"Kami akan meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat pengawasan internal, dan menyempurnakan standar pelayanan di setiap perangkat daerah. Konsistensi pelayanan yang transparan dan akuntabel menjadi fokus utama kami untuk peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan," ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Humbang Hasundutan berupaya menjadikan hasil opini Ombudsman sebagai acuan strategis dalam membangun pelayanan publik yang lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
(ad)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memberikan tanggapan terkait kabar penangkapan dua jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengenang hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, yang diperingati pad
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dikabarkan masih mengalami syok usai ditangkap oleh Jaksa Agung Muda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI berencana memanggil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk meminta penjelasan terkait kasus dug
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik keras tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara terh
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menerapkan aturan keseragaman warna pada kemasan seluruh produk tembakau, termasuk roko
NASIONAL
JAKARTA Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, resmi naik ke posisi ketiga klasemen sementara Moto3 musim 2026 setelah pembalap Spanyo
OLAHRAGA
MEDAN PT PLN (Persero) menargetkan pemulihan jaringan listrik di Sumatera Utara yang terdampak kerusakan Saluran Udara Tegangan Ekstra T
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di kawasan Medan Belawan, tidak hanya d
PEMERINTAHAN
LHOKSEUMAWE Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh menyalurkan bantuan kepada 60 lanjut usia (lansia) korban kebakaran di Desa Kampung Jawa,
NASIONAL