Tragis! Nenek 70 Tahun di Tapsel Ditemukan Tewas dengan Luka di Wajah, Diduga Korban Pembunuhan
TAPSEL Warga Dusun Simandulu, Desa Palsabolas, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, digegerkan penemuan
PERISTIWA
HUMBAHAS – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima opini dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025.
Opini tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP., dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Selasa (24/2/2026).
Herdensi menyampaikan, hasil penilaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga kementerian dan badan vertikal lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat Sumatera Utara memperoleh layanan yang lebih baik dan bebas dari praktik maladministrasi.
Kegiatan penyampaian opini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumut, Wakapolda Sumatera Utara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut beserta jajaran, serta para bupati dan wali kota, Kapolres, Kepala Kantor Pertanahan (BPN), dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerima opini.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian, Pemkab Humbang Hasundutan memperoleh kategori kualitas "Sedang".
Penilaian mencakup sejumlah unit layanan, termasuk Dinas Pendidikan, RSUD Doloksanggul, dan Dinas Sosial, dengan pengukuran pada aspek input, proses, output, pengaduan, dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan, Chiristison Rudianto Marbun, yang mewakili pemerintah daerah, didampingi Kepala Bagian Organisasi Posma Simanullang, menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik.
"Kami akan meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat pengawasan internal, dan menyempurnakan standar pelayanan di setiap perangkat daerah. Konsistensi pelayanan yang transparan dan akuntabel menjadi fokus utama kami untuk peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan," ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Humbang Hasundutan berupaya menjadikan hasil opini Ombudsman sebagai acuan strategis dalam membangun pelayanan publik yang lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
(ad)
TAPSEL Warga Dusun Simandulu, Desa Palsabolas, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, digegerkan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Kota Medan menerima Sertifikat Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasio
PEMERINTAHAN
MEDAN Medan Urban Runway yang digelar di Atrium Sun Plaza, Selasa (24/2/2026), mendapat apresiasi langsung dari Ketua Dekranasda Kota Me
EKONOMI
BATAM Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) 2026 menjangkau seluruh provinsi di Indonesi
EKONOMI
NIAS SELATAN Suara tangis balita yang hendak diimunisasi terdengar seperti biasa di sejumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kecamat
KESEHATAN
DENPASAR Polda Bali melalui Satgas Saber Pangan melakukan pengecekan dan monitoring harga bahan pokok di sejumlah titik distribusi dan p
EKONOMI
BADUNG Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menghadiri peresmian Kantor U.S. Consular Agency Bali yang berlokasi
NASIONAL
GIANYAR Wakapolres Gianyar, Kompol Willa Jully Nendissa, melakukan pengecekan langsung ke ruang pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Te
NASIONAL
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) menjelang Ramadan 2026, Rabu (25/2/2026),
NASIONAL
TAPUT BupatiTapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, meninjau hari terakhir Pemusatan Pelatihan Persiapan Se
PEMERINTAHAN