JAKARTA– Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan kembali menimbulkan protes dari masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menilai menu MBG di sejumlah daerah tidak memenuhi kecukupan gizi dan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun ke lapangan.
"Anggaran makanan untuk MBG memang bukan Rp 15 ribu seperti yang ramai diberitakan, tetapi Rp 10 ribu per porsi. Namun, kenyataannya menu yang dibagikan banyak yang hanya senilai Rp 8 ribu," ujar Yahya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).Baca Juga:
Menurut Yahya, menu yang terdiri dari roti kering, kurma, telur, susu, dan buah terlalu minim jika dibandingkan dengan kebutuhan gizi anak-anak dan ibu menyusui.
Akibatnya, banyak orang tua yang mengeluhkan ketidakcukupan asupan gizi bagi penerima MBG.
Yahya menegaskan, BGN harus menindak tegas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional.
"Jika ada dapur SPPG yang nakal, sanksi harus diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara," kata Yahya.
Selain itu, ia meminta seluruh aparat BGN di daerah binaan untuk meningkatkan pengawasan. Gangguan atau protes masyarakat, kata Yahya, berpotensi mengganggu kekhidmatan ibadah puasa.
Sebelumnya, protes muncul di Palu, Sulawesi Tengah, ketika guru SDN 6 Kayumalue merekam kondisi MBG yang diterima anak-anak. Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, turun tangan untuk melakukan pembinaan kepada pengelola dapur MBG.
Menanggapi sorotan ini, BGN melalui Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik S Deyang menegaskan besaran anggaran bahan makanan untuk MBG adalah Rp 8.000–10.000 per porsi, tergantung jenjang usia.
Sebagian anggaran dialokasikan untuk operasional dan insentif yayasan/mitra pelaksana.
"Untuk balita dan anak kelas 1–3 SD, anggaran bahan makanan Rp 8.000 per porsi.
Untuk anak kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui, Rp 10.000 per porsi. Jadi, besaran anggaran Rp 15 ribu tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan," jelas Nanik.
Dengan sorotan ini, Komisi IX DPR menegaskan pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap standar gizi menjadi kunci keberhasilan MBG selama Ramadan.*
(d/dh)
MEDAN Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BLANGKEJEREN Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri d
NASIONAL
MEDAN Langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumatera Utara sebelum agenda
POLITIK
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebag
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ace
NASIONAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali memperkuat kolaborasi dengan insan media melalui ajang INJournal Ch
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) meminta pihak yang menemukan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan program Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anak ketiga mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Tribrata Putra Sambo, resmi menyandang status sebagai perwira Kepolisian Repu
NASIONAL
MEDAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya praktik pemerasan terhadap pengelola Satua
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kilogram yang diduga aka
HUKUM DAN KRIMINAL
