Mensesneg Ingatkan Pesan Prabowo: Pejabat Wajib Berbenah dan Tegakkan Integritas Lawan Korupsi
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
GIANYAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar mematangkan harmonisasi lima rancangan produk hukum daerah dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah, memastikan kepastian hukum, serta menyelaraskan produk hukum lokal dengan aturan yang lebih tinggi.
Hadir dalam rapat, Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) I Ketut Sedana, beserta kepala perangkat daerah terkait.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Ketut Sedana menyatakan apresiasi atas pendampingan teknis dari Kanwil Kemenkum Bali.
Ia menekankan perlunya pemutakhiran regulasi daerah agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih hukum di tengah dinamika peraturan pusat yang cepat berubah.
"Dukungan teknis sangat penting agar produk hukum Gianyar selaras dengan aturan yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan," ujar Ketut Sedana.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa harmonisasi produk hukum adalah amanat wajib Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Menurutnya, proses ini tidak hanya menyelaraskan aspek prosedural, tetapi juga substansi agar mencegah adanya pertentangan norma.
Adapun lima rancangan produk hukum yang dibahas adalah:
1. Ranperda Inovasi Daerah – mendorong ekosistem kreatif dan efisiensi birokrasi.
2. Ranperda Penanggulangan Bencana – memperkuat mitigasi risiko bencana secara komprehensif.
3. Ranperbup Pendelegasian Kewenangan – mempercepat layanan publik dan efektivitas birokrasi.
4. Ranperbup Penanganan Konflik Kepentingan – penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
5. Ranperbup Beasiswa Peserta Didik – menjamin akses pendidikan merata bagi putra-putri daerah.
Data evaluasi menunjukkan tren peningkatan jumlah rancangan peraturan dari 2024 ke 2025, menandakan komitmen Pemkab Gianyar untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat secara dinamis dan konsisten dengan RPJMD.
"Rangkaian harmonisasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi wujud komitmen menghadirkan regulasi yang aplikatif dan berpihak pada kepentingan publik," kata Eem Nurmanah menutup arahannya.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat ko
POLITIK
BEIJING Reaktor fusi Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) milik China kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil menca
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti status kelengkapan berkas perkara (P21) dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke
EKONOMI