Bapenda Batu Bara Ikuti KATALIS P2DD 2026, Perkuat Digitalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara, di bawah kepemimpinan Mei Lindawati Suryanti Lubis, S.STP, MAP, mengiku
PEMERINTAHAN
BATU BARA - Pemerintah Kabupaten Batu Bara menerima bantuan perbaikan rumah rusak bencana Hidrometeorologi Siklon Senyar Tahap II, sebanyak 84 keluarga dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (3/3/2026).
Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., yang selanjutnya diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan.
Adapun 84 keluarga tersebut diantaranya 44 KK mengalami rusak ringan dengan total Rp660.000.000 dan 40 KK mengalami rusak sedang dengan total Rp1.200.000.000 dan total keseluruhan berjumlah Rp1.860.000.000.Baca Juga:
Sebelum menyerahkan bantuan, Bupati dan Wakil Bupati mengikuti zoom meeting yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terpusat di Kabupaten Bireuen.
Dalam sambutannya Menteri Pratikno sebagai Menko PMK menegaskan bahwa penyaluran stimulan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menko PMK menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga harus membangun lebih baik dan lebih tangguh.
Sementara itu Bupati Baharuddin menyampaikan rasa terima kasihnya dan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan BNPB RI atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Batu Bara.
"Saya ingatkan kepada penerima bantuan untuk menggunakan bantuan ini secara baik dan benar serta dipertanggungjawabkan secara fisik, akuntabel keuangannya dan jangan dipergunakan secara aneh-aneh," ujar Bupati Baharuddin.
Untuk memastikan dana bantuan ini tepat guna dan tepat sasaran, penerima bantuan diwajibkan untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk membeli material bangunan dan/atau membayar tenaga kerja dalam rangka perbaikan rumah.
Selanjutnya melaporkan perkembangan perbaikan kepada kepala desa dan pendamping desa.
Bupati Baharuddin juga menyampaikan kepada BNPB RI bahwa kerusakan tidak hanya pada rumah masyarakat. Namun ada kerusakan jalan, terutama kerusakan pada lahan persawahan petani.
Pada tanggal 28 November 2025, BPBD Kabupaten Batu Bara telah mencatat dan merespon berbagai kejadian bencana yang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga.
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara, di bawah kepemimpinan Mei Lindawati Suryanti Lubis, S.STP, MAP, mengiku
PEMERINTAHAN
BATU BARA Polemik pembangunan irigasi di Desa Sei Mataram, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kian memanas. A
POLITIK
MEDAN Kinerja perdagangan luar negeri Sumatera Utara (Sumut) memulai 2026 dengan catatan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mela
EKONOMI
DENPASAR Jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa melaksanakan kegiatan sambang dan patroli di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Rabu (4/3/20
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal dan berlangsung lebih
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali menegaskan komitmennya dalam pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) deng
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Rabu (4/3/2026), menyusul operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke SD Negeri 02 Desa Kampung Lalang,
NASIONAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menerima bantuan perbaikan rumah rusak bencana Hidrometeorologi Siklon Senyar Tahap II, sebanyak
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Wali Kota Tanjung Balai, Mahyaruddin Salim Batubara, SE, MAP, bersama jajaran Pemerintah Kota melaksanakan Safari Ramadan
PEMERINTAHAN