Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
BANDA ACEH – Pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyaluran dana ini disosialisasikan melalui rapat daring yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (5/3/2026), diikuti Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dari Kantor Gubernur Aceh.
Rapat turut dihadiri pejabat terkait, termasuk Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahrón Bakti, serta perwakilan Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.Baca Juga:
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penyesuaian TKD mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026, yang mengatur alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus bagi daerah terdampak bencana.
"Penyaluran tambahan TKD dilakukan secara bertahap: 40 persen pada Februari, 30 persen pada Maret, dan 30 persen pada April 2026," jelas Tito.
Hingga 27 Februari, realisasi penyaluran telah mencapai Rp4,38 triliun atau 41 persen dari total alokasi.
Menurut Tito, penyesuaian TKD ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan pemerintah daerah memiliki ruang anggaran cukup untuk pembangunan dan penanganan dampak bencana.
Wagub Aceh Fadhlullah menyambut baik langkah pemerintah pusat.
"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden dan pemerintah pusat atas semua upaya yang dilakukan bersama untuk membangun kembali daerah yang terdampak bencana," ujarnya.
Dengan tambahan TKD ini, diharapkan Aceh dan daerah terdampak bencana lainnya dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan dukungan sosial bagi warga terdampak.*
(ad)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL