Presiden Prabowo Subianto Panggil Menteri Kabinet Merah Putih ke Danantara
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto sore ini memanggil para menteri Kabinet Merah Putih ke kantor pusat Badan Pengelola Investasi (BPI) Day
POLITIK
MEDAN — Pemerintah Kota Medan terus mematangkan rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, menyampaikan bahwa sejumlah tahapan penting untuk pembangunan fasilitas tersebut telah mulai dilakukan.
Hal itu disampaikan Wiriya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pemerintah Daerah PSEL Batch 2 yang dipimpin Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Amran, secara virtual pada Rabu, 11 Maret 2026.Baca Juga:
Rakor tersebut diikuti dari Command Center Balai Kota Medan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana.
Wiriya menjelaskan, Pemko Medan telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare yang berada di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, tepat di samping Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun milik pemerintah kota.
Lahan tersebut disiapkan khusus untuk pembangunan fasilitas PSEL.
"Lahan seluas 5 hektare ini memang kita siapkan khusus untuk pembangunan PSEL. Lokasinya bersebelahan langsung dengan TPA Terjun milik Pemko Medan," ujar Wiriya.
Selain pembebasan lahan, Pemko Medan juga telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Medan mengenai penetapan lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang akan menghasilkan energi listrik tersebut.
Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah kota juga telah mengalokasikan anggaran untuk pematangan lahan agar pembangunan fasilitas PSEL dapat segera direalisasikan.
Wiriya mengatakan, proses pembebasan lahan akan terus dilanjutkan hingga memenuhi kebutuhan kawasan pengembangan secara keseluruhan.
"Secara total, kawasan yang direncanakan mencapai 14,4 hektare. Saat ini sudah tersedia 5 hektare untuk pembangunan PSEL, sementara 9,4 hektare lagi akan dibebaskan pada 2026," katanya.
Menurut dia, tambahan lahan tersebut akan difokuskan untuk pengembangan kawasan pengelolaan sampah terpadu, sedangkan untuk pembangunan fasilitas PSEL, lahan yang tersedia saat ini telah memenuhi syarat.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto sore ini memanggil para menteri Kabinet Merah Putih ke kantor pusat Badan Pengelola Investasi (BPI) Day
POLITIK
MEDAN Selain bersilaturahmi dan bermaafmaafan, kue lebaran menjadi salah satu hal yang dinanti saat Idul Fitri. Namun, ahli gizi dr Eka
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Th
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN
EKONOMI
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan, sebanyak 50.374 jemaah umrah masih berada di Arab Saudi per 11
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, resmi mengajukan permohonan restorativ
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memindahkan penahanan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, beserta dua tersangka lain
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Tahun ini, jumlah peneri
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di t
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL