KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi tersebut.
Instruksi ini diberikan sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi anggaran daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Instruksi tersebut disampaikan Melki dalam rapat bersama tim peneliti, Selasa (24/3/2025), yang bertujuan untuk mengidentifikasi program-program yang dapat dihapus atau disesuaikan agar lebih efisien, serta untuk memastikan anggaran daerah tetap fokus pada prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.Baca Juga:
"Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi nasional. Saya melihat dalam waktu dekat, pasca Lebaran atau Paskah, pemerintah pusat kemungkinan akan melakukan penyesuaian belanja dan postur anggaran," ujar Melki dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tim peneliti tersebut.
Melki menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, khususnya konflik yang berlarut-larut di Timur Tengah.
Menurutnya, situasi ini berpotensi mengubah asumsi makro ekonomi nasional, yang tentu saja akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berujung pada penyesuaian APBD di daerah.
"Jika situasi global terus bergejolak, maka berbagai indikator ekonomi pasti berubah. Karena itu, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian anggaran," tegasnya.
Meski mengutamakan efisiensi, Melki menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh pemangkasan anggaran.
"Saya pastikan program yang tidak berdampak langsung akan dihentikan. Namun, untuk gaji dan TPP ASN tetap kita amankan," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Peneliti, Welly Kause, memaparkan hasil kajian awal terkait program prioritas daerah, terutama yang berkaitan dengan penguatan rantai pasok sektor pertanian dan kelautan menuju pasar.
Ia menyatakan bahwa kajian tersebut berfokus pada program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat NTT, yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menurut Welly, hasil kajian ini masih bersifat sementara dan belum mencakup keseluruhan program yang ada.
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
