DELI SERDANG — Kegiatan halalbihalal yang digelar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menuai sorotan publik setelah dihadiri ribuan undangan.
Acara yang berlangsung di Lapangan Alun-alun Pemkab Deli Serdang pada Selasa, 24 Maret 2026 itu diikuti sekitar 6.815 peserta dari berbagai unsur.
Sejumlah warga menilai kegiatan tersebut tidak sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran pemerintah menahan diri dari penyelenggaraan kegiatan berlebihan selama momentum Lebaran.Baca Juga:
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menyatakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara sederhana dan sesuai dengan arahan efisiensi anggaran.
"Pemkab Deli Serdang telah melakukan efisiensi sesuai aturan dan instruksi Presiden. Dalam pelaksanaan halalbihalal ini, kami pastikan kegiatan berlangsung sederhana dan tidak berlebihan," kata Sandra, Rabu, 25 Maret 2026.
Menurut dia, kegiatan halalbihalal tetap dianggap penting sebagai sarana mempererat hubungan antara pimpinan dan aparatur pemerintah daerah.
Ia menilai, momen tersebut dapat memperkuat soliditas internal organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
"Pada prinsipnya, kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana dan penting untuk menjalin silaturahmi serta memperkuat ikatan emosional antara pimpinan dan pegawai," ujarnya.
Sandra menambahkan, di tengah dinamika ekonomi dan tantangan eksternal, diperlukan kesamaan persepsi di seluruh lini pemerintahan guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
Terkait anggaran, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menerapkan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Meski demikian, polemik mengenai jumlah undangan yang mencapai ribuan orang masih menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks penghematan belanja daerah di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.*
(mi/ad)
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Fitri Agust Karokaro menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Reintegrasi Aceh
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa 12 kementerian dan le
PEMERINTAHAN
PASAMAN BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyelaraskan pemanfaatan tambahan
PEMERINTAHAN
OlehDian Pratama PurbaSEBUAH video yang memperlihatkan keluhan warga terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Kota Medan menjadi per
OPINI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah bersama DPR RI segera mencari solusi agar Program Makan Bergizi Gratis
POLITIK
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Su
NASIONAL
JAKARTA Istana merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dar
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan
EKONOMI
