Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan belanja pegawai ini di beberapa daerah memicu kekhawatiran tentang nasib PPPK yang kini menjadi tulang punggung birokrasi.
Chusnul menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan anggaran untuk pembangunan daerah.
Dengan demikian, PPPK di Sumut tidak akan terganggu oleh kebijakan pemangkasan anggaran yang diberlakukan di tingkat pusat.
"Kita tetap mengutamakan kesejahteraan pegawai dan memastikan operasional pemerintah berjalan dengan baik, sambil tetap mematuhi regulasi yang ada," tutupnya.*
(tm/ad)
ACEH UTARA Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, membuka latihan taktis Brimob bertajuk jungle warfare di wilayah pedalaman
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Desa Adat Bawomataluo sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Desa tersebut dinilai mem
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) b
PEMERINTAHAN
TAPSEL Kapolres Tapanuli Selatan, Yon Edi Winara, menerima audiensi pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tabagsel di Mapolres
NASIONAL
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan kementeriannya, Ra
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Ratusan warga yang tergabung dalam Parsadaan Siregar Siagian menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Padangsidim
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
