Prabowo: Indonesia Tidak Pernah Gagal Bayar Utang, Reputasi Investasi Kami Terjamin
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
BINJAI – Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan.
Dalam rangka mematangkan persiapan, Pemko Binjai menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., di Ruang Rapat III pada Senin (30/3/2026).
Rapat ini menjadi bagian dari upaya Pemko Binjai untuk menciptakan tata kota yang lebih tertib dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.Baca Juga:
Chairin F. Simanjuntak menegaskan bahwa penertiban ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam menegakkan peraturan daerah dan menciptakan lingkungan yang teratur, tertib, serta aman bagi warga kota.
"Penertiban bangunan liar ini adalah langkah nyata dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan di Kota Binjai berjalan sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Chairin dalam arahannya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai, Arif Budiman Sihotang, S.STP., M.H., yang turut hadir dalam rapat, memaparkan rencana pembongkaran bangunan liar di Jalan Bandung yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 7 April mendatang.
Arif juga mengungkapkan bahwa beberapa pemilik bangunan telah memulai pembongkaran secara mandiri, meskipun terdapat surat keberatan dari beberapa pihak yang meminta agar pembongkaran tidak dilaksanakan.
Meski begitu, Arif Budiman menegaskan bahwa rencana penertiban akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Saya pastikan bahwa pembongkaran ini akan dilaksanakan secara efektif dan sesuai prosedur," tegasnya.
Penertiban ini juga berdasarkan pada Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 100.3.3.3/1281 II/2026, yang menjadi dasar hukum bagi Pemko Binjai untuk melakukan penertiban bangunan liar.
Dalam rapat tersebut, Sekda Chairin juga menginstruksikan kepada seluruh instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan Satpol PP, untuk bekerja sama dengan pihak Polres Binjai dan Kodim 0203/Lkt dalam mengamankan proses pembongkaran serta pengaturan lalu lintas.
Pemerintah Kota Binjai juga mengutamakan aspek kemanusiaan dengan memperhatikan nasib 13 pemilik bangunan yang terdampak.
Sebagai solusi, Pemko Binjai telah menyiapkan beberapa lokasi relokasi yang lebih tertata dan sesuai dengan aturan untuk pedagang yang terdampak pembongkaran.
"Kami akan memastikan bahwa para pedagang yang terdampak bisa melanjutkan kegiatan usahanya di lokasi yang lebih tertata dan sah secara hukum," kata Chairin.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Mereka bersama-sama menyusun langkah-langkah konkret agar proses penertiban bangunan liar di Kota Binjai dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sekda Chairin menegaskan bahwa penertiban ini adalah bagian dari program Pemko Binjai dalam mewujudkan Kota Binjai yang lebih baik, tertata, dan aman untuk warganya.
Ke depannya, Pemko Binjai berkomitmen untuk terus melakukan penataan ruang yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Langkah ini tidak hanya tentang pembongkaran bangunan liar, tapi juga tentang menciptakan ruang publik yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami akan terus berupaya untuk mengoptimalkan setiap aspek pembangunan di Kota Binjai," tutup Chairin.*
(ad)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menanggapi beredarnya isu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berlaku mulai 1 April 2026, Menteri Energi d
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan yang te
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padangsidimpuan Tahun 2025, yang digelar pada Sen
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Aksi pembobolan dan perusakan Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terja
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Viral di media sosial Facebook terkait penertiban pedagang sepeda bekas di kawasan simpang Jalan Gaharu, Kepala Satuan Poli
PEMERINTAHAN