"Dengan penataan ini, kami berharap wajah Kota Medan bisa lebih tertib dan nyaman, tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat," ujar M Yunus.
Langkah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Medan mendapat sambutan positif dari warga.
Banyak warga yang merasa terbantu dengan penataan pedagang yang lebih rapi dan tidak mengganggu kenyamanan publik.
Rina (34), seorang warga Medan, menyatakan bahwa keberadaan PKL yang berjualan di trotoar sering menghalangi jalan bagi pejalan kaki. Bahkan, terkadang ia harus turun ke jalan karena trotoar dipenuhi pedagang.
"Kadang kami jadi harus turun ke jalan karena trotoar dipakai jualan. Itu cukup berbahaya, apalagi kalau lalu lintas padat," kata Rina.
Namun, warga juga berharap pemerintah dapat menyediakan solusi bagi para pedagang kaki lima.
Ichsan Ramadani (41), pengguna jalan yang sering melintas di kawasan Kesawan, berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga menyediakan tempat berjualan yang layak bagi para pedagang.
"Penertiban memang perlu, tapi pedagang juga harus diberi tempat yang layak supaya mereka tetap bisa mencari nafkah," ungkap Ichsan.
Warga Kota Medan berharap agar penataan pedagang kaki lima ini dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat kecil dengan kenyamanan publik.
Pemerintah diharapkan terus mencari solusi yang tepat agar pedagang tidak lagi berjualan di trotoar dan badan jalan, namun tetap memiliki tempat yang memadai untuk berjualan.*
(tm/ad)
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
