Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menerima audiensi pihak Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut di ruang kerjanya pada Selasa (31/3/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung produktif tersebut, dibahas sejumlah isu terkait pengelolaan aset lahan milik Dana Pensiun Bank Sumut yang hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Beberapa perwakilan Dana Pensiun Bank Sumut yang hadir dalam audiensi tersebut adalah Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun, Hadi Sucipto, serta pengurus lainnya seperti Hifzan Lubis dan Agung Sentosa.Baca Juga:
Selain itu, Direktur PT MTJ, Jamal, yang merupakan anak usaha dari Dana Pensiun Bank Sumut, turut menyampaikan aspirasi terkait penggunaan lahan yang terletak di Jalan Eka Rasmi, Kecamatan Medan Johor.
Dalam paparan yang disampaikan, pihak Dana Pensiun Bank Sumut mengungkapkan bahwa lahan yang terletak di kawasan Medan Johor tersebut memiliki status sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan komersial seperti pembangunan gedung atau proyek lainnya.
Meskipun lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana awal, Dana Pensiun Bank Sumut tetap harus menanggung kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya, yang membuat pengelolaan lahan ini menjadi beban finansial.
Namun, pihak Dana Pensiun Bank Sumut menyatakan bahwa lahan tersebut masih memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai kawasan resapan air.
Oleh karena itu, mereka menawarkan kepada Pemko Medan untuk membeli lahan tersebut agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kota.
Menanggapi tawaran tersebut, Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang diusulkan oleh pihak Dana Pensiun Bank Sumut.
Dalam kesempatan itu, Zakiyuddin mengungkapkan bahwa Pemko Medan akan mempertimbangkan dengan serius pembelian lahan tersebut, terutama jika lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan resapan air yang sangat dibutuhkan Kota Medan.
"Keberadaan kawasan resapan air di Medan sangat penting sebagai upaya kita untuk mengatasi masalah banjir yang sering kali melanda kota ini. Pemko Medan tentu saja akan mengkaji lebih lanjut potensi lahan ini untuk dijadikan kawasan resapan air. Jika memang layak dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum, kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembelian," ujar Zakiyuddin.
Wakil Wali Kota juga menambahkan, Pemerintah Kota Medan tengah fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan ruang terbuka hijau yang optimal.
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperbanyak kawasan resapan air untuk mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kualitas udara di kota.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, Muhammad Ashari Lubis, yang turut mendampingi Zakiyuddin dalam audiensi ini, menyatakan bahwa Pemko Medan akan melakukan kajian teknis mengenai kelayakan lahan tersebut untuk dijadikan kawasan resapan air.
Kajian ini akan melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta ahli perencanaan tata ruang.
Pemko Medan berharap pembelian lahan tersebut, jika disetujui, dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi dampak banjir yang kerap mengganggu aktivitas warga Medan.
Dengan adanya kawasan resapan air yang lebih banyak, diharapkan mampu menyerap air hujan lebih efektif, serta menjaga kestabilan lingkungan kota.
Seiring dengan hal ini, Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk terus memperhatikan isu-isu lingkungan, serta memberikan solusi terbaik dalam pengelolaan aset dan ruang terbuka hijau yang ada di wilayah tersebut.*
(ad)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI