Lawan Teror Pinjol Ilegal, PWI dan AFPI Bekali Wartawan lewat Workshop Jurnalistik
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkuat kolaborasi dalam
NASIONAL
LABUSEL — Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Labuhanbatu Selatan.
Dalam pidatonya, Syahdian membuka dengan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin sepanjang tahun, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ia menegaskan, LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD, sekaligus menjadi instrumen evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.Baca Juga:
Dari sisi keuangan, pemerintah daerah mencatat target pendapatan tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1 triliun, dengan realisasi sekitar 94,78 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan sekitar Rp1,06 triliun terealisasi sebesar 85,13 persen.
"Capaian ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Syahdian di hadapan forum paripurna.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mengalokasikan anggaran pada sejumlah sektor prioritas.
Di bidang pendidikan, anggaran mencapai sekitar Rp332 miliar dengan realisasi 88,81 persen, yang difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana.
Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh alokasi sekitar Rp187 miliar dengan realisasi 84,20 persen, terutama untuk mendukung pemerataan layanan melalui puskesmas dan rumah sakit.
Pada sektor infrastruktur, realisasi anggaran tercatat paling tinggi, yakni 97,11 persen dari total alokasi sekitar Rp106 miliar.
Anggaran ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Adapun sektor perumahan dan permukiman mencatat realisasi sekitar 83,96 persen, diikuti penanggulangan bencana daerah sebesar 84,31 persen.
Satuan Polisi Pamong Praja merealisasikan anggaran sebesar 82,05 persen dalam mendukung ketertiban umum, sementara sektor sosial mencatat realisasi 70,67 persen.
Syahdian menambahkan, capaian pembangunan tersebut tidak terlepas dari koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta TNI.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang bagi DPRD dan masyarakat untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi ke depan.
"Berbagai catatan dan saran akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Selatan.
Di akhir penyampaiannya, Syahdian berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan mendapat dukungan semua pihak, guna mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.*
(ad)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkuat kolaborasi dalam
NASIONAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menjemput kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka di Bandara M
NASIONAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa permohonan prapera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI