Perselisihan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Wagub Aceh Dek Fadh Turun Tangan

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menggelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian wewenang antara Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, dan Wakil Bupati Hasan Basri.

Mediasi ini dilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (2/4/2026), sebagai langkah dari Pemerintah Aceh dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menginginkan permasalahan tersebut segera diselesaikan agar pemerintahan di Pidie Jaya dapat berjalan harmonis.

Baca Juga:

• Viral! Tenaga Kesehatan Joget Saat Operasi Pasien, Ini Respons RS Datu Beru

Fadhlullah Dek Fadh menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memastikan roda pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

"Pemerintah Aceh ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan baik. Karena itu, kedua pihak akan kita dudukkan bersama untuk mencari jalan keluar terbaik," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah berharap bupati dan wakil bupati Pidie Jaya bisa mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Mediasi yang berlangsung tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan keharmonisan antar pimpinan daerah.

Menurut Fadhlullah, sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting untuk memastikan kelancaran program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya.

"Melalui forum mediasi ini diharapkan bupati dan wakil bupati Pidie Jaya dapat mencapai kesepahaman, sehingga hubungan kerja kembali harmonis dan fokus pada pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah," jelasnya.

Perselisihan antara Sibral Malasyi dan Hasan Basri bermula dari ketidakpuasan Wakil Bupati Hasan Basri terkait pembagian tugas dan kewenangan dalam pemerintahan daerah.

Sejak dilantik pada 18 Februari 2025, Hasan merasa belum ada pelimpahan kewenangan dari Bupati Sibral, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Bupati Pidie Jaya pada 27 Maret 2026, Hasan Basri merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pentingnya pembagian tugas yang jelas antara bupati dan wakil bupati.

Sementara itu, Fadhlullah Dek Fadh menekankan bahwa setiap ketegangan yang terjadi antara pemimpin daerah harus diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana.

Menurutnya, ketegangan yang berlarut-larut bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan yang seharusnya menjadi fokus utama.

Oleh karena itu, upaya mediasi ini merupakan langkah penting agar sinergi antara bupati dan wakil bupati dapat terjalin kembali demi kepentingan masyarakat Pidie Jaya.

Mediasi ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan perselisihan terkait pembagian kewenangan, namun juga membuka ruang bagi peningkatan komunikasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif di daerah tersebut.*

(d/ad)

Viral! Tenaga Kesehatan Joget Saat Operasi Pasien, Ini Respons RS Datu Beru

Pengelolaan Sampah di Talawi Dinilai Lambat, Warga Ancam Bawa Tumpukan ke Kantor Bupati dan DPRD Batu Bara

Anjas Asmara Resmi Dilantik Jadi Camat Sabak Timur, Siap Lanjutkan Program dan Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Meski Tiga Prajurit Gugur dan Ada Desakan Penarikan, TNI Tetap Kirim 756 Prajurit Baru ke Lebanon

Rivalitas Politik Hendaknya Tidak Destruktif terhadap Negara & Pemerintah

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 2 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan