BREAKING NEWS
Kamis, 02 April 2026

DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Isu Plasma dan Status PLT Jadi Sorotan

Muhammad Taufik - Kamis, 02 April 2026 15:08 WIB
DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Isu Plasma dan Status PLT Jadi Sorotan
DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. (Foto: ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

BATU BARA, 31 Maret 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Acara berlangsung Selasa (31/3/2025) pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Rodial, dan dihadiri oleh Bupati Batu Bara yang diwakili Asisten I Renold Asmara, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan Herryawan, ST., M.Si, seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.

Baca Juga:

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, apresiasi, dan catatan kritis terhadap kinerja pemerintahan selama tahun anggaran berjalan.

Berikut rangkuman pandangan masing-masing fraksi:

1. Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai bentuk kewajiban konstitusional dan akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Setelah menelaah isi laporan, fraksi ini menerima LKPJ Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih mendalam bersama Tim Panitia Khusus (Pansus).

2. Fraksi Gerindra

Fraksi Partai Gerindra menilai secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Fraksi ini mempercayakan pembahasan rinci kepada Pansus dan berharap lahir rekomendasi yang progresif.

Secara khusus, Gerindra mendesak pembentukan Pansus Khusus Plasma guna memastikan pelaksanaan program perkebunan di seluruh wilayah Batu Bara agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

3. Fraksi PKS

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas upaya pemerintah, namun menyoroti sejumlah persoalan mendesak. Di antaranya masih banyaknya Kepala OPD dan Kepala Sekolah yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yang dinilai menghambat pengambilan keputusan strategis.

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi LKPJ 2025: Komitmen Tingkatkan Pelayanan, PAD, dan Akuntabilitas
Jalan Merdeka Tanjung Tiram Ditutup untuk Pesta, Dugaan Pelanggaran Aturan Mencuat
Kejaksaan Hadirkan Notaris dan Konsultan Keuangan dalam Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN ke Ciputra Land
Warga Desa Bogak Geram, Gubuk Diduga Sarang Narkoba Dihancurkan – Polisi dan Kades Turun Tangan
DKP Sumut Kembangkan Perikanan Berbasis Hilir, Nelayan Dapat Kapal dan Fasilitas
BPK Mulai Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenpora dan Kemensos 2025
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru