Gawat! Mobil Anggota DPRD Batu Bara Fraksi Gerindra Dilempar OTK, Polisi Benarkan Laporan
Batu Bara Peristiwa mengejutkan menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, M
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA – Kabupaten Batu Bara mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp74 miliar pada Tahun Anggaran 2025.
Angka ini muncul di era kepemimpinan Baharuddin Siagian–Syafrizal, dan langsung menjadi sorotan publik. Pemerintah daerah menyebutnya sebagai "efisiensi anggaran".
Namun, apakah angka fantastis ini benar-benar efisiensi, atau sekadar cermin lemahnya eksekusi program?Baca Juga:
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (31/03/2026), pandangan umum fraksi-fraksi menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Sorotan utamanya: apakah program berjalan maksimal atau justru banyak tertunda?
Secara teori, SILPA memang bisa terjadi karena efisiensi, artinya penghematan biaya dalam pelaksanaan program.
Namun, efisiensi idealnya tetap diiringi capaian program yang optimal.
Sebaliknya, SILPA besar bisa menandakan beberapa persoalan serius:
- Program tidak terlaksana
- Infrastruktur dan layanan publik tertunda
- Penyerapan anggaran rendah akibat lambatnya birokrasi
- Anggaran sengaja ditahan karena alasan teknis maupun politis
Jika salah satu kondisi itu benar, SILPA Rp74 miliar lebih tepat dipahami sebagai indikasi lemahnya eksekusi anggaran, bukan sekadar efisiensi.
Forum Aktivis Gen Z (Forza) menegaskan logika sederhana ini. "Efisiensi berarti mengurangi biaya, bukan membiarkan anggaran mengendap puluhan miliar," tegas mereka. Mereka menambahkan, publik berhak mempertanyakan apakah angka ini benar mencerminkan kinerja positif atau hanya program yang tidak jalan.
Transparansi dan pengawasan menjadi kunci. Pemerintah daerah harus menjelaskan sumber SILPA secara rinci, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.
Batu Bara Peristiwa mengejutkan menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, M
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dugaan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi asrama SLB Negeri Batu Bara tahun anggaran 2024 senilai Rp1,7 miliar dilaporkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam perkara dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia. Ia mengajak
NASIONAL
JAKARTA PSSI menegaskan proses naturalisasi pemain diaspora yang memperkuat Timnas Indonesia telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan
OLAHRAGA
JAKARTA Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan masih tinggi di tengah ketidakpastian global. S
EKONOMI
TORAJA UTARA Perkelahian yang melibatkan aparat keamanan terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menilai keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan
EKONOMI
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto menginstruksikan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon untuk menghentikan selu
NASIONAL
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi kemunculan fenomena iklim ekstrem yang disebut Godzilla El Nino mulai Apri
NASIONAL