Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan kesiapan penuh dalam menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.
Meskipun sebagian ASN akan bekerja dari rumah, Pemko Medan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal dan tidak terganggu.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini telah dituangkan dalam surat edaran resmi dan mulai diterapkan dengan skema terbatas.Baca Juga:
"Kita akan melaksanakan WFH satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat di Kota Medan," kata Rico Waas saat diwawancarai di Balai Kota Medan pada Kamis (2/3).
Rico Waas menjelaskan bahwa penerapan WFH hanya berlangsung satu hari dalam sepekan, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Ia memastikan bahwa seluruh jajaran yang terlibat dalam kebijakan ini telah siap menjalankan sistem kerja baru tersebut.
"Kami juga telah mempersiapkan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung kerja jarak jauh, sehingga aktivitas administrasi tetap berjalan efektif tanpa hambatan," tambahnya.
Meskipun kebijakan WFH diberlakukan, sektor pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Rico menegaskan, instansi-instansi yang memiliki tugas pelayanan langsung seperti sektor kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap diwajibkan hadir secara fisik untuk melayani masyarakat.
"Pelayanan kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, serta Satpol PP tetap wajib hadir di kantor. Kami pastikan tidak ada layanan yang terganggu," ujar Rico Waas.
Rico Waas juga menekankan bahwa pejabat struktural, mulai dari eselon II, eselon III, Camat, hingga Lurah, akan tetap bekerja di kantor untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Dengan langkah ini, Pemko Medan berharap proses pemerintahan tetap lancar, meski sebagian besar ASN bekerja dari rumah.
Selain itu, Wali Kota Medan juga mengimbau agar masyarakat tidak khawatir terkait kualitas layanan publik selama penerapan kebijakan WFH ini.
Pemko Medan akan terus memantau dan mengawasi kinerja ASN secara ketat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap prima.
"Jangan khawatir, pelayanan tetap kami maksimalkan seperti biasa. Bahkan, kebijakan WFH ini kami anggap sebagai momentum untuk mendorong kinerja ASN yang lebih baik lagi," kata Rico Waas dengan tegas.
Pemko Medan berharap dengan penerapan kebijakan WFH, efisiensi kerja dapat meningkat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel, sambil tetap menjaga standar pelayanan yang tinggi.
Dengan adanya kebijakan WFH ini, Pemko Medan ingin menunjukkan bahwa kota ini siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap menjaga kualitas pelayanan, serta efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.*
(ad)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL