RUU Narkotika Dibahas, Kepala BNN Minta Wewenang Penyadapan Diperluas
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional, Suyudi Ario Seto, mengusulkan perluasan kewenangan penyadapan dalam Rancangan UndangUndang (RU
NASIONAL
"Dari jumlah itu, 52 aset telah dinilai bekerja sama dengan Penilai Pemerintah DJKN Sumut. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pemanfaatan aset secara terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha," kata Timur.
Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi, kemudahan akses informasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional, Suyudi Ario Seto, mengusulkan perluasan kewenangan penyadapan dalam Rancangan UndangUndang (RU
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproyeksikan sejumlah komoditas pangan strategis nasional akan mengalami surplus hingga
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.100 per dolar Amerika Serikat dinilai masih berada dalam skenario yang telah disiapk
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Selasa, 7 April 2026, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Mata uan
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyambut kebijakan pemerintah yang memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsid
EKONOMI
PIDIE JAYA Universitas Muhammadiyah Aceh bekerja sama dengan Tim Puspanita Kulim Kedah, Malaysia, menyalurkan bantuan bagi siswa SD Muham
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan 28 armada udara untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutl
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, mendesak negaranegara yang terlibat konflik di Timur Tengah untuk segera me
INTERNASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat sertifikasi tanah milik daerah sekaligus menuntaskan aset bermasalah guna memperkua
NASIONAL