RUU Narkotika Dibahas, Kepala BNN Minta Wewenang Penyadapan Diperluas
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional, Suyudi Ario Seto, mengusulkan perluasan kewenangan penyadapan dalam Rancangan UndangUndang (RU
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus memperkuat tata kelola aset daerah secara berkelanjutan.
Langkah itu dilakukan melalui percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian aset bermasalah.
"Upaya ini kami lakukan untuk mewujudkan pengelolaan aset yang tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," ujar Kepala BKAD Sumut, Timur Tumanggor, Senin (6/4/2026).Baca Juga:
Berdasarkan data tematik KPK per 31 Desember 2023, sebanyak 849 persil tanah milik Pemprov Sumut tercatat belum bersertifikat.
Untuk itu, Pemprov Sumut menetapkan target sertifikasi tahunan sebagai bagian dari pengamanan aset daerah.
Pada 2024, target sertifikasi sebanyak 598 persil, dengan 220 persil didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 34 persil telah bersertifikat.
Tahun 2025, target 564 persil, 416 persil diajukan ke BPN, dan 38 persil sudah bersertifikat. Hingga Maret 2026, jumlah tanah bersertifikat mencapai 1.157 persil.
"Untuk tahun 2026, target sertifikasi 772 persil. Sampai 31 Maret, 121 persil telah diajukan ke BPN, masih dalam proses," jelas Timur.
Selain sertifikasi, Pemprov Sumut menuntaskan penyelesaian 31 aset bermasalah.
Pemprov juga menerbitkan Surat Gubernur Sumut Nomor 500.17/2071/2024 tentang Pensertifikatan Tanah Milik Daerah, membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan, serta melakukan rekonsiliasi data dengan pemerintah kabupaten/kota.
Koordinasi intensif dilakukan dengan OPD terkait, termasuk pengawasan progres sertifikasi secara mingguan.
Pemprov juga memetakan aset idle, yakni 113 aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.
"Dari jumlah itu, 52 aset telah dinilai bekerja sama dengan Penilai Pemerintah DJKN Sumut. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pemanfaatan aset secara terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha," kata Timur.
Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi, kemudahan akses informasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional, Suyudi Ario Seto, mengusulkan perluasan kewenangan penyadapan dalam Rancangan UndangUndang (RU
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproyeksikan sejumlah komoditas pangan strategis nasional akan mengalami surplus hingga
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.100 per dolar Amerika Serikat dinilai masih berada dalam skenario yang telah disiapk
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Selasa, 7 April 2026, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Mata uan
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyambut kebijakan pemerintah yang memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsid
EKONOMI
PIDIE JAYA Universitas Muhammadiyah Aceh bekerja sama dengan Tim Puspanita Kulim Kedah, Malaysia, menyalurkan bantuan bagi siswa SD Muham
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan 28 armada udara untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutl
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, mendesak negaranegara yang terlibat konflik di Timur Tengah untuk segera me
INTERNASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat sertifikasi tanah milik daerah sekaligus menuntaskan aset bermasalah guna memperkua
NASIONAL