BREAKING NEWS
Rabu, 08 April 2026

Tekankan Pembangunan Tangguh Pascabencana, Sekda Aceh Ajak Pemangku Kepentingan Beri Masukan untuk RKPA 2027

T.Jamaluddin - Rabu, 08 April 2026 13:53 WIB
Tekankan Pembangunan Tangguh Pascabencana, Sekda Aceh Ajak Pemangku Kepentingan Beri Masukan untuk RKPA 2027
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026). (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026).

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.

"Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Baca Juga:

Sekda menambahkan, kegiatan ini memungkinkan pemangku kepentingan memberikan masukan konstruktif guna menghindari tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga indikator kinerja yang kurang relevan.

RKPA 2027 menjadi penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional.

Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027: percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Tema ini dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas utama, termasuk penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

M. Nasir memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang masih menjadi tantangan.

Pertumbuhan ekonomi Aceh hingga 2025 tercatat 2,97 persen, dipengaruhi bencana alam akhir tahun lalu, dengan target 6,6 persen pada 2029.

Tingkat kemiskinan pada September 2025 masih 12,22 persen, dengan target 6,39–7,39 persen pada 2029 melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sekda juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah inflasi tahunan 5,31 persen hingga Maret 2026.

Penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya dianggap vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Presiden Prabowo Kumpulkan Kabinet Merah Putih dan Bos BUMN Siang Ini, Bahas Apa?
Bakom Pemerintah Bantah Presiden Prabowo “Tone Deaf”: Beliau Sangat Melek Digital
Longsor Terjang Sembahe: 9 Rumah Tertimbun, Polisi Isolasi Lokasi Antisipasi Pergerakan Tanah
MTQ ke-59 Kota Medan Siap Digelar, Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp1,6 Miliar
Wali Kota Rico Waas Tegaskan ISARAH Harus Hasilkan Program Nyata bagi Warga Medan
Menaker Yassierli: Pemerintah Siapkan Langkah Cepat Jaga Kesempatan Kerja di Tengah Tekanan Global
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru