Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN, 7 April 2026 – Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, memimpin langsung Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Labusel, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan ini menandai dimulainya proses pendalaman dan verifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap laporan keuangan yang telah disampaikan sebelumnya dalam bentuk unaudited.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Bupati Fery menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, beserta seluruh tim pemeriksa. Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dan kooperatif.
"Kami menyambut baik kehadiran BPK di Labusel. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh, terbuka, dan kooperatif selama pelaksanaan pemeriksaan terinci ini berlangsung," ujar Bupati.
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari tahapan audit sebelumnya yang bertujuan menelaah lebih mendalam terkait dokumen, sistem, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Audit Bukan Beban, Melainkan Instrumen Perbaikan
Bupati Fery menekankan bahwa proses audit tidak boleh dipandang sekadar sebagai beban administratif, melainkan harus dimaknai sebagai instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
"Pemeriksaan ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi bagian dari evaluasi bersama agar pengelolaan keuangan negara benar-benar dilaksanakan secara tertib, taat regulasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," tegasnya.
Instruksi Tegas untuk OPD
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran terkait. Ia menginstruksikan agar seluruh data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan disiapkan dan diserahkan kepada tim pemeriksa secara cepat, tepat, dan akurat.
Bupati juga melarang pejabat terkait melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama masa pemeriksaan berlangsung, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan telah mendapatkan izin serta koordinasi yang jelas.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN