Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
ACEH -Sebanyak 152 imigran Rohingya yang baru tiba di Banda Aceh pada Kamis pagi (7/11/2024) belum diizinkan turun dari truk yang mengangkut mereka. Imigran yang sebelumnya berangkat dari Bangladesh ini dibawa tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga menimbulkan kebingungannya pihak keamanan dan masyarakat.
Kabag Ops Polresta Banda Aceh, Kompol Yusuf Hariadi, yang berada di lokasi, mengungkapkan bahwa proses pengangkutan ini sangat tidak terkoordinasi dengan baik. “Kami merasa dalam pergerakan ini tidak ada kompromi, tidak ada kolaborasi. Kenapa tiba-tiba masuk ke Kota Banda Aceh?” ujar Yusuf kepada wartawan.
Imigran yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak ini sampai di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, karena tidak adanya koordinasi, mereka tidak diizinkan untuk turun dari truk. “Keberadaan mereka di Banda Aceh mendapat penolakan dari masyarakat, sehingga sementara ini mereka tetap berada di dalam truk,” tambah Yusuf.
Pemerintah Daerah Segera Koordinasi Tentukan Lokasi PenampunganTerkait situasi tersebut, pemerintah daerah setempat segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), Kementerian Hukum dan HAM, serta TNI. Rapat tersebut bertujuan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan besar untuk mengembalikan imigran Rohingya ke Aceh Selatan.
“Untuk sementara, mereka tidak diizinkan turun dari truk. Kami akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait dan pimpinan daerah mengenai langkah selanjutnya. Kami akan mempertimbangkan apakah mereka akan dikembalikan ke Aceh Selatan atau menunggu arahan lebih lanjut,” kata Yusuf.
Kehadiran para imigran Rohingya di Banda Aceh, yang sebelumnya berada di truk, cukup menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat setempat. Hal ini lantaran belum ada keputusan yang jelas tentang status mereka di wilayah tersebut.
Truk Tertahan di Depan Kantor Kemenkumham AcehTruk-truk yang mengangkut warga Rohingya tersebut diparkir di sepanjang jalan di depan Kantor Kemenkumham Aceh di Jalan Teuku Nyak Arif, Banda Aceh. Salah satu truk yang membawa imigran Rohingya diketahui milik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Selatan. Truk-truk tersebut terdiri dari lima unit yang berisi imigran Rohingya, yang sejak pagi tidak diperbolehkan turun.
Sekitar pukul 11.10 WIB, kelima truk tersebut berusaha meninggalkan lokasi Kantor Kemenkumham dan menuju arah Kantor Gubernur. Namun, upaya ini terhalang oleh petugas keamanan yang menutup semua gerbang Kantor Gubernur. Truk tersebut akhirnya diputar balik dan dibawa kembali ke Kantor Kemenkumham Aceh, sementara pengemudi mengaku tidak mengetahui tujuan pasti dari pengangkutan ini.
Pemerintah Akan Ambil Keputusan dalam Waktu DekatPihak keamanan dan pemerintah daerah kini sedang menyusun langkah-langkah selanjutnya. Mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari pejabat pemerintah terkait tentang keberadaan dan penanganan imigran Rohingya tersebut. Meski sempat ada penolakan dari masyarakat, upaya koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
“Keputusan selanjutnya akan kami tentukan setelah rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Kami berharap agar situasi ini bisa segera diselesaikan dengan baik,” kata Yusuf.
Saat ini, pihak keamanan masih menjaga truk yang membawa imigran Rohingya dan memastikan mereka tidak keluar dari kendaraan hingga keputusan resmi dikeluarkan oleh pihak berwenang.
(N/014)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN