Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
MEDAN — Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 16 April 2026.
Kehadiran ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penataan tata kelola kawasan hutan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Fery hadir didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Azzaman Parapat serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perizinan Anjung.Baca Juga:
Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bersama sejumlah pejabat pusat dan aparat penegak hukum.
Di antaranya, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Brigjen TNI Anggiat Napitupulu serta Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, Ardi Rismon.
Turut hadir perwakilan dari 12 kabupaten/kota yang terdampak kebijakan pencabutan PBPH di Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Ardi Rismon menjelaskan bahwa pencabutan PBPH merupakan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan kawasan hutan.
Kebijakan ini menyasar berbagai pelanggaran, mulai dari ketidaksesuaian pelaksanaan izin, pelanggaran administratif dan teknis, hingga tidak adanya aktivitas nyata di lapangan.
"Penertiban ini bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perizinan kehutanan agar lebih akuntabel dan berorientasi pada keberlanjutan," ujar Ardi.
Pemerintah daerah, menurut dia, memegang peran strategis dalam proses penertiban pasca pencabutan izin.
Kepala daerah diminta aktif menyampaikan data faktual kondisi lapangan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pengawasan berkelanjutan.
Fery menyatakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan pemanfaatan kawasan berjalan sesuai regulasi.
"Kami mendukung penuh kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan," kata Fery.*
(ad)
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN