Feri Amsari Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Kritik Swasembada Pangan
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 16 April 2026.
Kehadiran ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penataan tata kelola kawasan hutan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Fery hadir didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Azzaman Parapat serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perizinan Anjung.Baca Juga:
Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bersama sejumlah pejabat pusat dan aparat penegak hukum.
Di antaranya, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Brigjen TNI Anggiat Napitupulu serta Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, Ardi Rismon.
Turut hadir perwakilan dari 12 kabupaten/kota yang terdampak kebijakan pencabutan PBPH di Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Ardi Rismon menjelaskan bahwa pencabutan PBPH merupakan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan kawasan hutan.
Kebijakan ini menyasar berbagai pelanggaran, mulai dari ketidaksesuaian pelaksanaan izin, pelanggaran administratif dan teknis, hingga tidak adanya aktivitas nyata di lapangan.
"Penertiban ini bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perizinan kehutanan agar lebih akuntabel dan berorientasi pada keberlanjutan," ujar Ardi.
Pemerintah daerah, menurut dia, memegang peran strategis dalam proses penertiban pasca pencabutan izin.
Kepala daerah diminta aktif menyampaikan data faktual kondisi lapangan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pengawasan berkelanjutan.
Fery menyatakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan pemanfaatan kawasan berjalan sesuai regulasi.
"Kami mendukung penuh kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan," kata Fery.*
(ad)
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim kuasa hukum selebgram Inara Rusli membantah klaim pihak pelapor Wardatina Mawa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti ut
ENTERTAINMENT